Samarinda

Pemkot Samarinda Tetapkan Siaga Darurat Banjir Hingga Tujuh Hari Kedepan

Kaltimtoday.co, Samarinda – Sejak Sabtu (11/1/2020) sebagian besar wilayah Samarinda terus digenangi banjir hingga Kamis (16/1/2020) siang. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Banjir hingga tujuh hari depan. Putusan ini dikeluarkan dan langsung ditetapkan oleh Wali Kota Samarinda Syahrie Jaang pada Rabu (15/1/2020) malam usai melakukan rapat dadakan bersama jajaran terkait.

Dijelaskan Sekretaris Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda Hendra AH saat dikonfirmasi Kamis (16/1/2020) siang, keadaan darurat ada 3 fase, pertama siaga darurat, kedua tanggap darurat dan ketiga pemulihan.

Baca juga:  Meski Banjir Semakin Tinggi, Sebagian Warga Pilih Bertahan

“Meski di siaga darurat, tapi kondisi banjir terpantau terus mengalami penurunan,” ucap Hendra.

Pada status ini sendiri, kata Hendra, pihak Pemkot Samarinda secara resmi belum bisa mengelontarkan dana secara langsung. Selain persoalan status yang belum memasuki tanggap darurat, penurunan debit air di sejumlah wilayah terdampak juga terus menurun.

“Kami masih memberdayakan yang ada. Seperti bantuan sukarela,” kata Hendra.

Bantuan sukarela itu sendiri, berhasil dikumpulkan dari berbagai kalangan seperti halnya para pengusaha. Diagendakan besok, bantuan berupa 10.000 butir telor ayam dan 5 ton beras ke posko dapur umum. Bahkan pakaian dan obat-obatan khusus balita pun juga akan disalurkan pada korban terdampak banjir.

“Yang jelas ini belum menggunakan APBD,” imbuhnya.

Baca juga:  4 Jam Diguyur Hujan, 800 Siswa Sekolah Dasar Dievakuasi dan Diliburkan

Pengeluaran dana bantuan dari APBD sendiri, lanjut Hendra, tidak boleh asal-asalan. Selain mengingat status siaga dan penurunan debit air secara konstan, bisa jadi pengeluaran dana APBD bisa berimbas balik pada pemerintah, yakni dengan dugaan temuan pihak BPK.

“Harus memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan, jadi tidak asal-asalan,” sambungnya.

Hendra sendiri menyebut, jika anggaran dana untuk musibah seperti ini masuk dalam Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD. Besarannya pun berkisar Rp 3 miliar sepanjang 2020 ini. Sedangkan di pertengahan 2019, kondisi banjir telah memasuki tanggap darurat dan pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,8 miliar.

“Terpakai Rp 1,3 miliar. Di 2020 kembali utuh dan ditambah menjadi Rp 3 miliar,” ungkapnya.

Kondisi banjir yang terjadi saat ini pun diungkapkan Hendra, tak separah tahun sebelumnya. Meski korban terdampak cukup banyak dan menyentuh angka belasan ribu jiwa. Namun kondisi saat ini tidak serta merta melumpuhkan semua aktivitas warganya. Sedangkan untuk perhitungan kerugian baru bisa dilakukan setelah kondisi banjir telah sepenuhnya mengering.

Baca juga:  Banjir di Perumahan Bengkuring Semakin Tinggi, Warga Mulai Mengungsi

“Namanya Jitu Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) itu adalah rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak bencana. Yang jelas sekarang korban banjir juga semakin menurun,” kata Hendra.

“Bahkan sebagian perahu sudah kami tarik. Semoga saja Sungai Mahakam tidak pasang hingga air tidak stagnan dan bisa mengurai,” pungkasnya.

[JRO | RWT]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close