Kukar

Penyerapan Anggaran 2021 Belum Maksimal, DPRD Kukar Gelar RDP

Kaltim Today
27 April 2021 13:42
Penyerapan Anggaran 2021 Belum Maksimal, DPRD Kukar Gelar RDP
Situasi rapat RPD terkait penyerapan anggaran tahun 2021 yang belum maksimal bersama OPD teknsi di ruang Banmus DPRD Kukar. (Supri/Kaltimtoday.co).

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dilematis sering terjadi setiap tahun di Kutai Kartanegara (Kukar) persoalan penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Tinggal dua bulan lagi jelang semester satu, tapi kenyatannya serapan anggaran masih dibawah 10 persen. Sangat jauh dari pergerakan yang seharusnya dilakukan.

Hal inilah yang diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kukar, Andi Faisal seusai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis tentang serapan anggaran bertempat di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar pada Senin (26/04/2021).

"Kenapa ini kami bahas karena ingin mencari solusi terbaik agar serapan anggaran di OPD bisa maksimal sehingga kegiatan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan cepat terlaksanakan tanpa harus menumpuk dipertengahan maupun diakhir tahun," kata Faisal kepada Kaltimoday.co.

Dia menambahkan, kendala yang dihadapi oleh OPD tekis sehingga penyerapan anggaran belum maksimal. Lantaran pergantian aplikasi dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

 

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Namun, bukan menjadi kendala sebenarnya sebab mereka pasti bisa mengatasinya karena Kukar hampir memiliki 20 ribu pengawai. Jangan sampai kejadian di 2020 lalu yang bergerak di penghujung tahun terulang kembali. Akibatnya, menimbulkan hutang kepada pihak-pihak yang telah bekerjama dengan pemerintah, jangan sampai terulang kembali.

"Kami berharap tahun ini jangan lah, sudah anggaranya kecil, corona dan pemangkasan dimana-mana makanya harus dimanfaatkan sebaik mungkin anggaran yang ada," ujar Ical sapaan akrabnya.

Politisi Golkar ini menambahkan, Jika memang ada kendala dan permasalahan seharusnya OPD teknis langsung komunikasi dengan DPRD bukan malah berdiam diri.

"Tapi ini tidak ada komunikasi dengan kami, malah DPRD yang proaktif. Kalau tidak kami panggil, mereka tidak ada komunikasi. Nah inikan lucu," tandasnya.

[SUP |  NON]



Berita Lainnya