Kaltimtoday.co, Sangatta - Pemerintah memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kutim, dr Novel T Paembonan meminta pemerintah fokus dan serius kendalikan pandemi.

"Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran Covid-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM. Kami wakil rakyat mendukung langkah ini, karna merupakan salahsatu cara kurangi kerumunan," papar Novel kepada Kaltimtoday.co melalui sambungan telepon, Rabu (28/7/2021).

Novel meminta pemerintah agar memerhatikan sejumlah PR dan catatan besar terkait proses managemen pandemi ini.

"Pertama, testing dan tracing perlu dilakukan lebih masif. Jika ada penurunan kasus bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun. " paparnya

Menurutnya, dalam aspek tracing,  Kutim juga masih jauh dari standar WHO yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif. Pada Februari 2021 menkes menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat.

Kedua, kata Novel, pemerintah harus memastikan pasien isolasi mandiri terpenuhi kebutuhannya hingga sembuh.

"Pasien terpaksa isoman karena over kapasitas faskes mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Jangan sampai kasus kematian pasien isoman terjadi akibat kurang pemantauannya," jelas politisi yang juga seorang dokter ini.

Selanjutnya, Novel meminta pemerintah agar menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes, seperti obat terapi Covid-19, oksigen, dan ventilator serta vitamin hingga keterjaminan gizi pasien.

"Pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari melalui saluran komunikasi yang mudah diakses," ungkapnya.

Terkait jaminan pelindungan dan hak nakes, Novel meminta pemerintah agar memastikan tidak ada lagi penundaan pencairan insentif maupun pemberian apresiasi ke tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 dan ketersediaan APD untuk perlindungan

nakes.

"Untuk pemerintah agar segera mengurus dan berkoordinasi dengan provinsi terkait dengan insentif maupun pemberian apresiasi kepada nakes agar mereka tetap semangat dalam menjalankan tugas," jelasnya.

Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, restriksi mobilitas harus juga diimbangi dengan menggalakkan percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

"Perbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan perluas aksesnya bagi masyarakat. Respon hoax dan misinformasi tentang vaksin dengan informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami," katanya.

Terakhir, Novel mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat terdampak PPKM dan penyaluran bansos secara tepat waktu dan tepat sasaran.

"Pastikan pangan aman dan terkendali melalui operasi pasar murah. Dan jangan ada lagi moral hazard dalam penyaluran dana bansos," tandasnya.

[EL | NON | ADV DPRD KUTIM]