Kaltimtoday.co, Samarinda - Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) berharap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur dapat mengembangkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi pusat produksi dan penjualan olahan ikan.

Hal ini disampaikan Anggota TGUP3 Bidang Ekonomi Bambang I. Gunawan, usai rapat koordinasi bersama DKP Kaltim yang bertujuan membahas program-program prioritas daerah yang dilaksanakan perangkat daerah di lingkup ekonomi dan antisipasi penetapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara (IKN).

Sebelumnya, DKP Kaltim pada tanggal 18 Desember 2018 lalu, melakukan serah terima atau pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) bidang Kelautan dan Perikanan untuk 6 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Benua Etam. Di mana sebelumnya 6 PPI tersebut dikelola atau menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun kini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov Kaltim melalui DKP.

Keenam PPI itu adalah PPI Manggar di Balikpapan, PPI Selili di Samarinda, PPI Api-Api di Penajam Paser Utara, PPI Sangatta di Kutai Timur, PPI Tanjung Limau di Bontang dan PPI Sambaliung di Berau.

Bambang I. Gunawan mengatakan, Pemprov Kaltim melalui TGUP3 meminta PPI menjadi sentra perikanan yang bermanfaat bagi para nelayan dan para pelaku usaha.

"Jadi nanti nelayan bisa mendaratkan hasil tangkapannya di PPI. Mereka bisa langsung memperoleh manfaat dari aspek pemasaran yang dikelola lewat PPI," kata Bambang kepada wartawan Kaltimtoday.co.

Aspek pemasaran yang dimaksud Bambang, PPI bukan hanya berfungsi sebagai melabuhkan ikan-ikan saja, tapi ada fungsi-fungsi lain seperti pengembangan usaha kuliner hingga penjualan produk-produk turunan yang diperoleh dari ikan-ikan bernilai ekonomis.

"Nah, kami perlu melakukan diversifikasi (penganekaragamaan, red) fungsi PPI bukan hanya untuk ikan saja, tapi juga kuliner. Sebagaimana yang ada di Jawa atau Jepang. Mereka pendaratan ikannya ada pasar ikan, ada pasar buah, ada restoran di sana, ada hasil-hasil olahan, kami mau seperti itu ada di PPI Kaltim," terangnya.

Sentra perikanan yang dijelaskan Bambang, bertujuan menjadikan PPI untuk dibuat semacam wadah terpadu untuk kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan sampai ke industri pengolahan.

Bambang pun mengakui bahwa  anggaran pengembangan PPI ini didapat dari suntikan dana APBN. Kendati demikian, dia optimis, kalau PPI benar-benar beroperasi seperti yang diharapkan, dampaknya akan langsung diterima masyarakat. Sehingga dalam perjalanannya, APBD bisa mendukung upaya program-program DKP Kaltim, terkait kemajuan ekonomi di sektor perikanan.

"Selama ini, kan tidak ada bukti bahwa PPI bisa memberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang lebih besar kepada Kaltim. Kalau nanti dia mampu memberikan PAD yang besar kepada Kaltim, tentu saja APBD akan mendukung," jelasnya.

Lebih jauh Bambang melanjutkan, berbeda dari sektor lainnya, perikanan memang menyumbang PAD yang relatif kecil, lantaran belum dikelola secara manajerial.

"Karena di perikanan ini masih dalam program-program sektoral," cetusnya.

[MA | RWT | ADV]