Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 10 pemerintah daerah di Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan TA 2018.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur Midden Sihombing pun memberi apresiasi berkat prestasi yang sangat membanggakan itu. Menurut dia, untuk meraih WTP itu sangat sulit.

"Kaltim memang hebat," kata Midden saat ditemui Kaltim Today usai kegiatan Penyerahan Penghargaan Pemerintah RI Kepada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kaltim Untuk Capaian Opini WTP Atas Laporan Keuangan TA 2018, yang dirangkum Penyerahan Alokasi Bantuan Keuangan TA 2020 Oleh Pemerintah Provinsi Kaltim Kepada Kabupaten/Kota Se-Kaltim dan Seminar APBN TA 2020 dan Isu-Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah, Selasa (22/10/2019).

Hanya saja, Midden mengingatkan bahwa, WTP yang diberikan BPK bukan tujuan akhir. Tapi penggunaan uang negara yang transparan dan bertanggung jawab adalah tujuan akhirnya.

"Uang daerah itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," pesannya.

Midden mengatakan, indikasi Kaltim mendapat WTP itu artinya pencatatan laporan keuangan sudah sesuai standar.

"Bahwa anggaran itu dikeluarkan memang sudah ada alokasinya. Sudah ada bukti belanjanya," sebut Midden.

Walaupun meraih WTP, tetap saja harus ada yang dievaluasi. Karena menurut Midden, setiap tahun laporan tersebut tidak sempurna.

"WTP tetap ada masalah, tapi kecil. Itu yang diperbaiki," lanjutnya.

Patut diketahui, 10 Pemerintah daerah yang mendapat opini WTP itu adalah Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Sementara Mahakam Ulu baru memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Midden menyebut, sangat wajar apabila Mahakam Ulu (Mahulu) belum mampu meraih opini WTP, lantaran sistem pencatatan barang milik negaranya belum rapi. Dia memproyeksi, dalam dua tahun ke depan Mahulu bisa meraih WTP.

"Mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi, karena mereka baru. Sistemnya baru terbangun juga. Memang perlu waktu," ujarnya.

Terkait penyerahan penyerahan alokasi bantuan keuangan yang tersemat dalam acara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim M. Sa'duddin mengatakan, total anggaran yang diberikan kepada 10 kabupaten/kota berjumlah kurang lebih Rp 1,6 triliun. Dia juga mengucapkan, terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI yang telah memberi penghargaan 10 pemerintah daerah di Kaltim.

[MA | RWT | ADV]