DPRD BONTANG

Raperda PBMD Difinalisasi, DPRD Bontang Fokus Perkuat Perlindungan Aset Daerah

Kaltim Today
15 Juli 2026 10:46
Raperda PBMD Difinalisasi, DPRD Bontang Fokus Perkuat Perlindungan Aset Daerah
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam. (laz/Kaltim Today).

BONTANG, Kaltimtoday.co - Komisi B DPRD Kota Bontang memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) telah rampung. Kini, draf regulasi tersebut memasuki tahap penyempurnaan sebelum dilanjutkan ke proses legislasi berikutnya.

Kepastian itu disampaikan usai rapat pembahasan yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Bontang, Rabu (15/7/2026), dipimpin Ketua Komisi B Rustam dan dihadiri anggota Komisi B, Suharno.

Rustam menjelaskan, pembahasan substansi raperda telah selesai dilakukan. Namun, hasil rapat masih perlu dituangkan dalam penyempurnaan naskah karena terdapat sejumlah poin yang mengalami perubahan.

"DPRD telah selesai membahas Raperda terkait PBMD, tapi baru selesai rancangannya," ujar Rustam.

Menurutnya, DPRD memberikan waktu kepada tim penyusun untuk menyelaraskan draf dengan hasil pembahasan yang telah disepakati bersama. 

Sejumlah ketentuan mengalami penambahan maupun penghapusan agar regulasi yang dihasilkan lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah.

"Kami berikan kesempatan ini untuk disempurnakan, karena dari keputusan rapat yang kita laksanakan ini ada yang ditambahkan maupun dihapus," katanya.

Ia menegaskan, keberadaan Raperda PBMD bukan sekadar melengkapi regulasi daerah, tetapi menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola aset Pemerintah Kota Bontang. 

Regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi dasar hukum dalam menjaga, memanfaatkan, dan mengamankan seluruh barang milik daerah secara lebih tertib dan akuntabel.

"Setelah proses penyempurnaan selesai, Raperda PBMD akan dibawa ke tahapan pembahasan selanjutnya sebelum nantinya ditetapkan sebagai peraturan daerah," pungkasnya.

Dengan regulasi yang lebih kuat, pengelolaan aset daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal sekaligus meminimalkan potensi permasalahan dalam pemanfaatannya.

[ADV DPRD BONTANG]



Berita Lainnya