BONTANG, Kaltimtoday.co - Komisi A DPRD Kota Bontang memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif guru memasuki tahapan akhir pembahasan. Setelah penyempurnaan draf, regulasi tersebut akan dibawa ke uji publik dengan melibatkan guru dan pihak sekolah untuk menghimpun masukan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mengatakan pembahasan substansi Raperda pada dasarnya telah rampung. 

Namun, masih ada satu usulan yang akan dimasukkan ke dalam draf, yakni memasukkan guru pada satuan pendidikan nonformal, khususnya pendidikan kesetaraan, sebagai penerima apresiasi melalui program insentif.

"Secara substansi pembahasannya sudah selesai, tinggal ada satu usulan tambahan untuk guru pendidikan kesetaraan dimasukkan," ujarnya, Kamis (6/8/2026).

Menurut Heri, setelah penyempurnaan draf dilakukan sesuai hasil pembahasan, Komisi A akan menggelar rapat internal sebelum membawa Raperda tersebut ke tahap uji publik.

Dalam uji publik nanti, DPRD akan mengundang perwakilan guru dan sekolah agar dapat memberikan masukan terhadap isi regulasi sebelum dibahas lebih lanjut hingga penetapan.

Heri menjelaskan, pembahasan saat ini lebih difokuskan pada penguatan substansi aturan. Sementara mengenai besaran insentif yang nantinya diterima guru, hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bontang karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Terkait besarannya kami serahkan ke pemerintah, karena itu berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah," katanya.

Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program insentif guru diperkirakan akan meningkat dibandingkan alokasi sebelumnya yang mencapai sekitar Rp28 miliar. Meski demikian, DPRD hanya dapat memastikan dukungan terhadap penganggaran pada tahun berjalan.

Adapun keberlanjutan program insentif pada tahun-tahun berikutnya akan sangat bergantung pada kondisi fiskal dan kemampuan APBD Kota Bontang.

"Yang bisa kami pastikan adalah dukungan untuk anggaran tahun berjalan. Untuk keberlanjutan di masa mendatang, semuanya bergantung pada kemampuan keuangan daerah," pungkasnya.

[ADV DPRD BONTANG]