Kaltimtoday.co, Tenggarong - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) sekaligus silaturahmi bersama organisasi kemasyarakatan Remaong Kutai Menamang (RKM) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (15/12/2025).

Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menyampaikan, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

“Tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi, yang dijalankan untuk memastikan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” kata Yani.

Dalam forum tersebut, ia juga mendorong keterlibatan aktif ormas daerah dalam pengawasan pembangunan, khususnya proyek-proyek yang dibiayai APBD. 

Sinergi ini dinilai penting agar pembangunan berjalan sesuai aturan, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pengusaha lokal.

Pertemuan juga membahas klarifikasi sejumlah hal. Ketua DPRD menyampaikan permohonan maaf jikalau terdapat kekeliruan dalam menyampaikan pesan moral kepada masyarakat khususnya ormas.

Yani juga menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers. Namun mengingatkan pentingnya profesionalisme dan akurasi pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik. 

Sisi lain, Ketua Umum RKM didampingi Ketua DPC RKM Kukar, Jordi, menyampaikan dukungan terhadap langkah DPRD dan Pemkab Kukar dalam membuka ruang kolaborasi. 

RKM menegaskan kesiapan ormas daerah untuk berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan, sekaligus mendorong keberpihakan terhadap tenaga kerja dan pengusaha lokal. 

RDP tersebut juga turut dihadiri OPD Kukar, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU) hingga Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). sSeluruh masukan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan pelaksanaan program pembangunan ke depan. Termasuk dalam hal infrastruktur, perumahan, kawasan permukiman, serta layanan dasar masyarakat.

Silaturahmi ini diharapkan menjadi awal komunikasi berkelanjutan antara DPRD, pemerintah daerah, ormas, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kukar yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

[RWT]