Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sepuluh dari 20 desa di Muara Kaman kembali mendesak pemerintah untuk mempercepat pemakaran wilayah baru. Pasalnya, sejak dua dekade lalu hal ini tak kunjung terealisasi.

Peraturan Daerah (Perda) tentang pemekaran kecamatan Muara Kaman dengan nama Kecamatan Sedulang pun sudah ada sejak 1999.

Untuk meminta kejelasan Perda tersebut, beberapa tokoh masyarakat sepakat untuk mengadukan perihal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi menjelaskan, keinginan pemekaran tersebut telah dibahas dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP), Senin (2/8/2021). Untuk melakukan koordinasi dan persiapan pembentukan tim percepatan pemekaran.

Turut hadir pula, Camat Muara Kaman, dan beberapa kepala desa serta stakeholder terkait.

"Tentunya kami merespon positif, karena bagaimanapun, pembangunan di Muara Kaman ini sangat tertinggal. Agar pemerataan pembangunannya cepat, maka harus kami lakukan pemekaran. Persyaratannya pun sudah cukup," kata Alif Turiadi.

Apalagi, lanjut dia, dulu sudah ada Perda yang mengacu pada pemekaran kecamatan, yakni Perda nomor 18 tahun 1999 tentang pemekaran Kecamatan Muara Kaman dengan nama Kecamatan Sedulang.

"Sehingga masyarakat disana mempertanyakan apakah Perda tersebut dapat difungsikan kembali atau tidak. Karena Muara Kaman sudah layak untuk dimekarkan," ujarnya.

Politisi Fraksi Gerindra menyampaikan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Untuk melengkapi berkas-berkas tindaklanjut pemekaran tersebut yakni teknis, dasar dan administrasinya.

"Saya berharap di 2022, kematan baru berhasil dibentuk tanpa harus menunggu begitu lama," pungkasnya.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]