Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menegaskan bahwa pendapatan daerah dapat meningkat jika data perpajakan dikelola dengan lebih baik. Data yang tidak valid dinilai menjadi salah satu indikator penerimaan pendapatan daerah tidak optimal.

“Kita ini kadang masih pakai data lama, sehingga banyak potensi pendapatan yang terlewat. Kalau mau meningkatkan pemasukan daerah, langkah pertama adalah memastikan data kita benar-benar valid,” ujarnya di Forum Perangkat Daerah di Kantor Bappeda Kaltim, Jumat (14/3/2025).

Ia mencontohkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Perolehan Hal Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bisa memberikan kontribusi lebih besar jika datanya diperbarui secara berkala. Banyak kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Kukar tetapi tidak membayar pajak. Hal yang sama juga terjadi pada transaksi tanah yang belum tercatat dengan baik.

Selain data yang akurat, Sunggono menilai sistem perpajakan harus dibuat lebih mudah. Jika prosesnya terlalu rumit, masyarakat akan enggan membayar.

“Kita harus buat sistem yang lebih transparan dan mudah,” jelasnya.

Salah satu contohnya, kemudahan sistem yang diterapkan untuk BPHTB kini membuat masyarakat mulai melakukan sertifikasi.

"Sekarang kita gratiskan pendaftaran pertama untuk sertifikasi. Akhirnya, semakin banyak orang mengurus sertifikat, dan otomatis BPHTB yang masuk ke daerah juga meningkat."

Menurutnya, validasi data yang lebih baik dan kemudahan sistem akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah. Jika sistem perpajakan dibuat lebih efektif, potensi yang selama ini terlewat bisa dimaksimalkan.

“Kalau kita mau Kukar lebih maju, kita harus mulai dari pengelolaan data dan sistem perpajakan yang lebih baik. Jangan hanya menunggu, tapi ciptakan inovasi.” Pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]