BERAU, Kaltimtoday.co - Layanan cuci darah di RSUD dr. Abdul Rivai tidak dapat diklaim dengan asuransi kesehatan seperti BPJS dan Jamkesda. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dokter spesialis hemodialisa yang bersertifikasi.

Anggota DPRD Berau, Ratna Kalalembang menyoroti situasi ini dan mendorong Pemkab Berau untuk menyediakan anggaran khusus pendidikan dokter spesialis. 

"Hingga saat ini rumah sakit di Berau masih sangat minim untuk dokter spesialis, tentu menyebabkan pelayanan kesehatan kurang maksimal untuk melayani masyarakat," kata Ratna.

Ratna mengusulkan agar Pemkab Berau mengalokasikan anggaran untuk beasiswa bagi para dokter di Berau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis dan sub spesialis.

Sehingga SDM di bidang kesehatan Berau semakin berkualitas dan terpenuhi secara maksimal. Tentu hal ini untuk mengurang arus masyarakat yang berobat keluar daerah untuk penyakit tertentu karena minimnya dokter spesialis yang menangani.

Pendidikan bagi para dokter spesialis, lanjutnya, tidak hanya dimaksud untuk meningkatkan pelayanan tetapi juga menunjang pengembangan rumah sakit yang saat ini sedang dilakukan.

Termasuk RSUD Tanjung Redeb yang sedang dalam tahap pembangunan, dan butuh SDM tenaga kesehatan lebih banyak.

“Percuma ada banyak rumah sakit kalau SDM untuk tenaga kesehatannya kurang. Tentu kebutuhan SDM tenaga kesehatan juga harus diperhatikan lebih serius untuk pendidikan dokter spesialis. Agar kriteria dokter spesialis yang dibutuhkan bisa terpenuhi,” tutupnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Berau menyampaikan, layanan cuci darah di RSUD dr. Abdul Rivai belum dapat diklaim dengan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Alasan utama belum disediakannya jaminan asuransi kesehatan untuk layanan tersebut karena menurut Lamlay belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) spesialis penyakit dalam yang memiliki sertifikat penanganan hemodialisa.

Ketersediaan dokter spesialis yang saat ini bertugas merupakan tenaga ahli yang bekerja di layanan kesehatan di Tarakan, Kalimantan Utara.

"Sejauh ini, Dinkes Berau sudah berupaya bersurat kepada Dinkes Provinsi Kaltim untuk meminta kemudahan mencarikan tenaga spesialis di bidang tersebut," ujar Kepala Dinkes Berau Lamlay Sarie saat ditemui belum lama ini.

[MGN | ADV DPRD BERAU]