Opini

Tapera: Narasi Pemalakan Berbalut Investasi 

Oleh : Diah Winarni, S.Kom (Praktisi Pendidikan)

Hati siapa yang tak getir melihat perlakuan pemimpin negeri yang acapkali menyakiti penduduk tanpa hati nurani. Sudahlah pandemi memukul telak ekonomi kini rakyat dipaksa menabung dengan dalih investasi. 

Hilang satu tumbuh seribu cara yang dipakai para menteri untuk membebani rakyat, padahal mereka sedang mencari dana segar guna penyehatan ekonomi di situasi pandemi saat ini, dan rakyat terus menerus dihantam dengan paksaan yang mengikat dan tak mampu melepaskan diri dari pemalakan.

Ya, kini dihadirkan kembali BP Tapera yaitu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang berbadan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Baca juga:  Kritik Kasus Novel Baswedan, Bintang Emon Diserang Buzzer

Tapera hadir untuk melengkapi jaminan sosial di Indonesia yang menjadi tabungan perumahan karyawan dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah khususnya.

Bagaimana mekanisme Tapera? Lalu bagaimana jika seseorang sudah memiliki rumah dan tetap dipaksa atau dipotong gaji untuk Tapera? Gaji pegawai baik negeri maupun swasta bakal dipotong untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3% setiap bulan. Program pemerintah ini dirancang untuk mempermudah pembiayaan rumah bagi warga yang belum punya hunian.

Jika peserta Tapera sudah punya rumah, maka masih ada layanan lain yang disediakan BP Tapera. Setidaknya 3 layanan yang bisa dimanfaatkan peserta. Selain untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, peserta yang sudah memiliki rumah bisa mengajukan fasilitas pinjaman. Fasilitas ini khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bergaji antara Rp 4-8 juta. (cnbcindonesia.com)

Inilah bentuk iuran yang dipaksakan oleh negara, sehingga rakyat tidak mampu berlepas diri dari jerat kapitalisme, yang semata mata mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Seharusnya BPJS bisa menjadi evaluasi, bahwa ketika iuran itu dipaksakan rakyat bukannya mendapat angin segar atau kemudahan akses dalam fasilitas, namun hanya terus menahan pil pahit akibat kebijakan penguasa. Maka bisa jadi drama Tapera akan berujung sama dengan BPJS, rakyat dipalak atas nama investasi. 

Hilanglah sudah harapan hidup yang aman dan manusiawi di alam kapitalis sekularis ini bagi rakyat  karena penguasanya tak punya malu menggerogoti, dan terus memalak uang rakyat dengan berbagai macam tipu daya demokrasi. 

Hanya Islam lah yang mampu menjawab segala permasalahan yang membanjiri kaum muslimin saat ini, tatkala mereka jauh dari aturan Islam yang sempurna, maka kehinaan serta kesempitan hidup melanda. 

Baca juga:  Gaji Anda Bakal Dipotong 3 Persen untuk Tapera? Berikut Penjelasannya

Islam hadir dengan aturan yang lengkap dan sempurna, karena datang langsung dari Allah SWT. Sehingga apapun masalahnya pasti bisa diselesaikan dan sesuai dengan fitrah manusia. Bukan paksaan apalagi pemalakan.

Karena sejatinya di dalam ketentuan Islam, kebutuhan pokok rakyat yaitu sandang pangan dan papan merupakan kewajiban negara untuk menyiapkannya tanpa memungut sepeserpun uang rakyat. Penguasa tidak boleh berlepas tangan dari penunaian kewajiban itu. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban ini di akhirat. Seperti sabda Nabi SAW: 

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).(*)

*) Opini penulis ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker