Kaltimtoday.co - Pada Agustus 2024, tagar Peringatan Darurat sempat viral, menampilkan lambang Garuda dengan latar belakang berwarna biru. Tagar ini berfokus pada isu politik dan demokrasi serta menjadi bentuk protes terhadap kebijakan terkait Pilkada 2024.

Sementara itu, tagar Indonesia Gelap menggunakan lambang Garuda dengan latar belakang hitam, yang banyak diartikan sebagai simbol menuju era kegelapan bagi Indonesia. Tagar ini juga disertai dengan narasi Indonesia Gelap sebagai bentuk kritik terhadap kondisi saat ini.

Tagar Indonesia Gelap menjadi perbincangan hangat di platform media sosial X pada Senin, 17 Februari 2025, dengan lebih dari 81.900 unggahan. Tagar ini digunakan oleh warganet untuk mengkritisi berbagai persoalan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepopuleran tagar ini bertepatan dengan aksi demonstrasi yang digelar oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) pada hari yang sama. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Makna Tagar Indonesia Gelap

Simbol Peringatan Darurat memiliki sejarah yang menarik dalam gerakan sosial di Indonesia. Pertama kali muncul pada Agustus 2024 dengan latar berwarna biru, simbol ini digunakan sebagai respons terhadap dinamika politik, khususnya terkait Pilkada 2024. Saat itu, gerakan ini berfokus pada pengawalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan kepala daerah serta mengkritik keputusan DPR yang dianggap mengabaikan putusan tersebut. Gerakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk tokoh publik dan media massa, yang mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap demokrasi.

Kini, simbol yang sama kembali muncul dengan nuansa yang berbeda. Latar hitam yang digunakan dalam gerakan terbaru mencerminkan keprihatinan yang lebih mendalam serta urgensi yang lebih tinggi terhadap berbagai masalah sosial. Jika sebelumnya Peringatan Darurat berfokus pada isu politik, kali ini gerakan Indonesia Gelap hadir sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang lebih langsung berdampak pada kehidupan masyarakat.

Koordinator BEM Seluruh Indonesia, Satria Naufal, menjelaskan bahwa istilah Indonesia Gelap mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan bangsa. "Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup merepresentasikan rasa takut, kegelisahan, serta Demonstrasi yang digelar oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil diperkirakan akan berlanjut pada 18 atau 19 Februari di beberapa daerah. Di Jakarta, aksi tersebut rencananya akan berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

13 Tuntutan Dalam #IndonesiaGelap

Dalam aksi unjuk rasa, para demonstran menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah, yang mencakup isu pendidikan serta dorongan untuk merombak Kabinet Merah Putih. Berikut daftar tuntutan yang disuarakan dalam aksi BEM SI dengan tagar Indonesia Gelap:

1. Pendidikan Gratis dan Demokratis – Mendorong sistem pendidikan gratis berbasis ilmiah serta menolak pemotongan anggaran pendidikan.
2. Hentikan Proyek Strategis Bermasalah – Menuntut penghentian proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merugikan rakyat serta mengupayakan reforma agraria yang lebih adil.
3. Tolak Revisi UU Minerba – Menilai revisi ini dapat membungkam kritik akademik terhadap kebijakan pemerintah.
4. Penghapusan Dwifungsi ABRI – Mengkritisi peran ganda militer di sektor sipil yang berpotensi menekan demokrasi.
5. Perlindungan Masyarakat Adat – Mendesak pengesahan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak tanah dan budaya masyarakat adat.
6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 – Menolak aturan ini karena dianggap mengancam kepentingan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis – Memastikan program ini benar-benar efektif dan tidak hanya menjadi alat politik.
8. Penuhi Tunjangan Kinerja Dosen – Memperjuangkan kesejahteraan dosen demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
9. Perppu Perampasan Aset – Mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan peraturan terkait perampasan aset.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan – Mengkritisi revisi yang dinilai dapat memperkuat impunitas aparat dan mengurangi kontrol terhadap mereka.
11. Rombak Kabinet Merah Putih – Menuntut efisiensi dan perombakan kabinet guna mengatasi pemborosan serta kinerja pejabat yang dianggap bermasalah.
12. Tolak Revisi Tata Tertib DPR – Menentang revisi yang dinilai dapat memperkuat kesewenang-wenangan dalam lembaga legislatif.
13. Reformasi Kepolisian RI – Menuntut reformasi besar-besaran guna menghilangkan budaya represif serta meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel