Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengguliran hak angket di DPRD Kaltim semakin kencang usai aksi 21 April menyoroti kebijakan Pemprov Kaltim. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji rupanya menanggapi santai wacana pengguliran hak angket tersebut.

Sebelumnya dalam rapat pimpinan DPRD pada 4 Mei lalu, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V. Zahry memberikan pandangan bahwa angket itu tidak hanya diarahkan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saja. 

Ia berpendapat, secara konstitusional gubernur dan wakil gubernur merupakan satu pasangan kepala daerah yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks hak angket.

“Hak angket ini tujuan dan sasarannya bukan hanya untuk Pak Gubernur, tetapi gubernur dan wakil gubernur karena mereka adalah satu pasangan,” tegas Sarkowi.

Keterangan Sarkowi diperkuat melalui PP 12 tahun 2018. Dalam aturan di Pasal 75, Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau masyarakat untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

Diketahui, ada 21 anggota DPRD dari enam fraksi telah menandatangani usulan hak angket terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim. Hingga kini, Fraksi Golkar menjadi satu-satunya fraksi yang secara terbuka lebih memilih opsi hak interpelasi di banding hak angket.

Saat ditemui wartawan, Wakil Gubernur sekaligus Ketua DPD Gerindra Kaltim itu justru merespons dengan nada ringan, usia menghadiri kegiatan Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Budisatrio Djiwandono.

“Hihihi, mana ada. Urusan DPRD itu,” ujar Seno Aji.

Dalam hal ini, Wagub tidak ingin terlalu jauh mencampuri kewenangan legislatif, khususnya soal hak angket. Ia irit bicara, dan menyerahkan seluruh prosesnya terhadap DPRD Kaltim. 

“Ya itu ranah DPRD,” tutup Seno Aji.

[RWT]