Daerah
165 Sekolah Rakyat Sudah Beroperasi, Mensos Tegaskan Pentingnya Masa Depan Anak
Kaltimtoday.co, Samarinda - Sebanyak 165 sekolah rakyat telah beroperasi di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya masa depan anak-anak sekolah rakyat, untuk mereka dan keluarganya kelak.
Saat kunjungan ke Samarinda, Gus Ipul memastikan bahwa seluruh anak sekolah rakyat, akan mendapatkan fasilitas yang baik dan setara. Mulai dari asrama, seragam sekolah, makan dan snack, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya.
"Anak-anak sekolah rakyat berhak memiliki masa depan. Mereka yang berada di posisi kurang mampu, harus dibantu dan disekolahkan sama seperti anak anak yang lain," tuturnya.
Setiap tahun, selalu ada anak-anak yang lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Maka dari itu, pemerintah punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang ada di daerah, dengan pendirian Sekolah Rakyat ini.
"Mereka yang berada di desil 1 dan 2, Inilah kelompok yang oleh Presiden kita diminta untuk diperhatikan, diberikan atensi, dan ambil langkah-langkah nyata guna memberdayakan mereka," sebutnya.
Di sekolah rakyat, sudah ada pemetaan tentang potensi dan talenta kejeniusan para siswa. Dengan begitu, guru-guru dapat memiliki “kompas” untuk membimbing para siswa sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka sejak dini.
"Pemerintah berupaya mengawal mereka setelah lulus, apakah mereka ingin melanjutkan kuliah, menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau langsung bekerja. Semua pilihan itu tentu bergantung pada siswa masing-masing," tutupnya.
[RWT]
Related Posts
- Parkir Kontainer Liar di Palaran Disikat, Dishub Samarinda Gembosi Ban dan Bidik Perusahaan Pemilik
- Tabrakan Berulang Jembatan Mahulu di Luar Jam Pemanduan, Ketua DPRD Kaltim Desak Pengawalan Diperketat
- Siswa Nilai Program Seragam Gratis Pemprov Kaltim, Terima Baju Putih Abu-Abu hingga Sepatu
- Inspektorat Luruskan Temuan Perjadin DPRD Samarinda: Hanya Administratif, Tidak Ada Kerugian Negara
- Komisi III Soroti Akar Masalah Banjir, PUPR Diminta Perkuat Infrastruktur Dasar 2026








