Daerah

Tabrakan Berulang Jembatan Mahulu di Luar Jam Pemanduan, Ketua DPRD Kaltim Desak Pengawalan Diperketat

Defrico Alfan Saputra — Kaltim Today 06 Januari 2026 17:48
Tabrakan Berulang Jembatan Mahulu di Luar Jam Pemanduan, Ketua DPRD Kaltim Desak Pengawalan Diperketat
Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud. (Defrico/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Insiden berulang penabrakan Jembatan Mahakam Ulu Samarinda oleh tongkang menjadi perhatian serius. Penabrakan terjadi di luar jam pemanduan dalam dua pekan terakhir dan mendapat respon oleh bebagai pihak.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, menyayangkan insiden tersebut, mengingat tongkang yang menabrak jembatan, terjadi di luar jam pemanduan.

Dari keterangan yang didapat, dolphin pelindung Jembatan Mahulu sudah tidak ada, akibat kerap kali menjadi hantaman tongkang. Pelindung tersebut merupakan bangunan milik pemerintah daerah yang sebelumnya ditabrak tongkang hingga akhirnya tenggelam dan hilang. 

"Artinya, saat ini tidak ada penahan. Apabila terjadi tongkang yang larut atau putus, sehingga berpotensi langsung menghantam struktur utama jembatan," imbuhnya.

Terkait hal itu, kondisi Jembatan Mahulu sangat mengkhawatirkan tanpa pelindungnya. Mengingat, keselamatan menjadi hal utama bagi masyarakat yang kerap menggunakan jembatan tersebut untuk mobilitas.

"Jam pemanduan sendiri hanya berlaku pada pagi dan sore hari, saat kondisi air pasang dan surut. Artinya, aktivitas kapal di luar jam tersebut dilakukan secara ilegal karena tidak dilengkapi pandu, kapal tunda, maupun escort," tambahnya.

Ia menyayangkan tongkang batu bara yang menabrak Jembatan Mahulu pada 23 Desember 2025 dan pada 4 Januari 2026. Untuk itu, perlu ada penambahan pelindung, serta penerapan sistem escort atau pengawalan bagi setiap kapal yang melintas.

"Pengawalan atau escort harus diperbanyak dan penjagaan diperketat. Aktivitas pelayaran tidak boleh lagi dilakukan di luar jam pemanduan. Saya kira itu poin penting yang perlu menjadi perhatian," tutupnya.

Sebagai informasi, Pihak DPRD Kaltim akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait yang dijadwalkan dalam waktu dekat, khususnya memastikan kembali sekaligus mengevaluasi atas insiden yang terjadi.

[RWT] 



Berita Lainnya