Kaltimtoday.co, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Tahun Anggaran 2021.

“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Bantuan pembiayaan perumahan 2021 terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp630 miliar, BP2BT 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun.

Anggaran FLPP tahun ini merupakan yang tertinggi sejak program ini dimulai. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggandeng 30 bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan PKS dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR untuk menyalurkan FLPP.

Adapun bank pelaksana tersebut terdiri dari 9 bank nasional dan 21 bank pembangunan daerah, baik konvensional maupun syariah.

 

Baca Juga: Disbun Kaltim Siapkan Penilaian Keberhasilan Perkebunan Daerah, Kukar Juara Panji 2023

Baca Juga: OIKN Bidik Investor Teknologi Ramah Lingkungan di Hannover Messe 2024 untuk Ibu Kota Baru

Baca Juga: Waspada! Daging Babi Ilegal Beredar di Kaltim, Karantina Lakukan Pemusnahan Massal

Baca Juga: Unmul Jadi Tuan Rumah Dialog Internasional Restorasi Hutan dan Pengelolaan Lingkungan

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: 343 Atlet Siap Bertanding di Kejurnas PPLP 2024 Kaltim Cabang Sepak Bola dan Panahan 

Baca Juga: Bakal Maju Calon Bupati Mahulu, Novita Bulan Tengah Jajaki Komunikasi Intens Lintas Parpol

Baca Juga: Mahyudin: PDRB Kaltim Jangan Hanya Bertumpu pada Tambang, SDM Harus Disiapkan

Baca Juga: Novita Bulan Siap Maju Pilkada Mahulu 2024, Siap Dorong Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Baca Juga: Kritisi Isran Noor tentang Infrastruktur Kaltim, BARIKADE Tantang Rudy Mas'ud Debat Terbuka

Baca Juga: Cetak Sejarah, Indonesia Lolos 8 Besar Piala Asia U-23 2024

Baca Juga: Bantai Jordania 4-1, Indonesia Lolos ke Babak 8 Besar Piala Asia U-23, Erick Thohir: Usaha Keras Kita Berbuah Prestasi

Baca Juga: BMKG Prediksi Cuaca di Kaltim Periode 21-30 April, Waspada Hujan Sedang di Sebagian Wilayah

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pusat Bumbu Samarinda (@pasarbumbu.smr)

Untuk memberikan perlindungan konsumen kepada MBR, Kementerian PUPR juga terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas rumah melalui rapid assessment terhadap 1.003 unit rumah di 76 proyek perumahan yang tersebar di 11 provinsi pada November 2019-Januari 2020. Terdapat lima komponen struktur pemeriksaan yakni fondasi, sloof, kolom, ring balok dan rangka atap.

Dari hasil rapid assessment tersebut, masih ditemukan rumah yang belum memenuhi persyaratan standar konstruksi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Kepmen Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pihak terkait dan menegur 37 pengembang yang membangun rumah tidak sesuai standar kualitas.

Sebagai informasi, tahun lalu, realisasi bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 109.253 unit senilai Rp11,23 triliun, SSB 90.362 unit senilai Rp118,4 miliar, SBUM 130.184 unit senilai Rp526,37 miliar dan BP2BT 1.357 unit senilai Rp53,86 miliar.

[TOS]