Kaltimtoday.co, Samarinda - Pimpinan Ketua Komisi III, DPRD Samarinda periode 2019-2024 Angkasa Jaya Djoerani akan lakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa instansi mitra kerja komisi III dan akan meninjau bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Angkasa Jaya Djoerani akan didampingi oleh Wakil Ketua Samri Shaputra, Sekretaris Muhammad Novan Syahronny Pasie dan anggotanya lainnya yaitu Sugiono, Anhar, Helmi Abdullah, Markaca, Guntur, Eko Elyasmoko, Jasno, Mulkan, Muhammad Syahrir dan Samsuddin.

Adapun instansi mitra kerja komisi III di antaranya bidang pembangunan Samarinda yaitu, bina marga dan pengairan, cipta karya dan tata kota, pemetaan, penataan dan pengawasan kota, kebersihan, pertamanan, pemakamam, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat internal dalam menjalankan fungsinya, yaitu monitoring (pengawasan) di instansi terkait.

"Ya, katakanlah kami silaturahmi, perkenalan dan roadshow kepada mitra kerja kami," kata Angkasa Jaya.

"Karena kami di komisi tiga itu bagian pembangunan, maka perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan program Pemkot Samarinda," ungkapnya.

Menurutnya, beberapa bangunan perhotelan di Samarinda tidak sesuai dengan aturan dan standarisasi garis sempadan bangunan (GSB), bahkan fasilitas hotel yang seharusnya dijadikan lahan parkir, kini berubah menjadi fasilitas komersial.

"Kami juga akan meninjau beberapa tempat yang berkaitan dengan bangunan hotel-hotel yang kami temukan, dan sesuai laporan masyarakat, bahwa bangunannya sudah merambat ke badan jalan/trotoar," pungkas Angkasa Jaya.

Angkasa Jaya Djoerani menyoroti pembangunan fasilitas perhotelan yang memakai fasilitas umum. Menurutnya, yang paling krusial adalah pembangunan Hotel Ibis dan Mercure, Midtown, Haris dan Hotel Zoom Samarinda.

"Mereka membangun sudah memakan badan jalan, lahan parkir dikomersilkan bahkan sebagian lahan bangunannya memakai tanah pemerintah," jelas Angkasa Jaya.

[SDH | RWT | ADV]