Kaltimtoday.co, Tenggarong -  Banjir yang terjadi belakang ini di Kutai Kartanegara (Kukar) selain adanya karena air pasang maupun curah hujan tinggi. Salah satu faktor juga ditengarai akibat aktivitas-aktivitas tambang batu bara yang tidak mematuhi aturan kaidah pertambangan.

Sejauh ini, pemerintah kabupaten (Pemkab) Kukar tidak bisa mengambil langkah menangani persoalan tambang lantaran semua kewenangan diambil alih oleh pemerintah pusat. Daerah hanya mendapatkan dampaknya saja, padahal seyogyanya daerah itu sendiri harus memiliki kewenangan terkait perusahaan tambang.

Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi menilai, daerah mampu mengendalikan situasi penambangan agar tidak merugikan masyarakat. Jika dilihat sejauh ini, pemerintah pusat yang memiliki kewenangan  tidak mampu menjangkau sampai ke daerah, sehingga mereka tidak melihat dampak yang ditimbulkan perusahaan kepada masyarakat.

"Itu yang kami sesalkan, karena DPRD kan perpanjangan tangan respretatif dari rakyat, ketika rakyat tidak menghendaki harusnya didengar dan direspon pemerintah pusat," kata Wakil Ketua I DPRD Kukar, Alif Turiadi belum lama ini.

Fraksi Gerindra ini menambahkan, pihaknya telah menyuarakan agar tidak terjadi penambangan ilegal sementara kewenangan berada di kementerian. Harapannya, ada revisi UU supaya daerah punya kewenangan mengatur daerahnya sendiri. Tidak seperti sekarang ini yang hanya mendapat dampaknya dari kebijakan pusat.

Pada Kamis (19/05/2021) lalu, Kepala Desa dan perangkat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang mengadu perihal wilayahnya terkepung perusahaan tambang.

Alif yang menerima kunjungan tersebut mengatakan, mereka menginginkan izin pertambangan agar tidak dilanjutkan lagi. Sebab sekarang bisa dibilang sudah tidak layak untuk masyarakat tinggal disana, lantaran kanan, kiri, belakang, dan samping ada aktivitas tambang.

"Tambang yang resmi saja sudah seperti itu dampaknya kepada masyarakat, apalagi ditambah dengan tambah ilegal," tegas Alif.

Anggota dewan Dapil II, Kecamatan Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Kaman menambahkan, pihaknya akan tetap terus memperjuangkan dan harapannya pemerintah pusat mendengar.

"Bahwa kami ingin sekali daerah kita ditata dengan baik. Tidak seperti sekarang ini malah tambah rusak," pungkasnya.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]