Kaltimtoday.co - Amnesty International Indonesia, mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk menjamin penuh kebebasan berekspresi dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek di Jakarta, Jumat (12/6/2026) hari ini.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai bahwa pelibatan unsur TNI dalam mengawal aksi protes sipil sangat tidak tepat. Langkah tersebut dikhawatirkan dapat memicu intimidasi psikologis terhadap warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya.

“Hari ini mahasiswa dari berbagai badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek kembali turun ke jalan dengan membawa sejumlah tuntutan kritis yang selama ini menjadi keresahan masyarakat,” kata Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya.

Usman mengingatkan bahwa hak berkumpul secara damai dilindungi oleh undang-undang nasional maupun instrumen HAM internasional. Oleh karena itu, polisi diminta mengedepankan komunikasi yang humanis dan menjauhkan tindakan kekerasan. 

“Namun, respons negara dengan mengerahkan ribuan personel gabungan Polri dan TNI memunculkan kekhawatiran akan potensi penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Kami mendesak penarikan pasukan militer dalam menangani unjuk rasa. Kami mendesak polisi untuk persuasif dan tidak represif,” tambahnya.

Sebut Mahasiswa Bukan Musuh Negara

Amnesty memandang pelibatan prajurit TNI dalam menangani demonstrasi bertolak belakang dengan fungsi pokok institusi militer yang seharusnya fokus pada sektor pertahanan kedaulatan negara. 

Menurut Usman, para demonstran bukanlah musuh yang harus dihadapi dengan kekuatan militer, melainkan rakyat yang ingin suaranya didengar oleh pembuat kebijakan. Tugas utama aparat adalah memberikan barikade pengamanan yang ramah dan aman.

“Negara harus mampu merespons kritik dan tuntutan-tuntutan kritis warga negara dengan telinga yang terbuka, bukan dengan barisan tameng, pentungan, apalagi dengan senjata api,” tegas Usman.

Ia juga meminta pemerintah berkaca pada evaluasi kelam penanganan demonstrasi besar pada Agustus 2025 lalu yang dinilai diwarnai oleh aksi kekerasan berlebih dari petugas keamanan di lapangan. Aparat wajib mematuhi kode etik PBB terkait penggunaan senjata api sebagai jalan paling terakhir.

Lima Poin Tuntutan Besar Mahasiswa kepada Presiden Prabowo

Aksi turun ke jalan yang dimotori oleh aliansi BEM se-Jabodetabek pada Jumat (12/6/2026) ini membawa rapor merah dan lima tuntutan utama untuk dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto, di antaranya:

1. Penghentian pemborosan anggaran negara (APBN).
2. Penurunan harga barang kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
3. Penghentian total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. Penghentian proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
5. Penolakan keras terhadap praktik militerisme di ranah sipil.

Di sisi lain, guna mengawal jalannya aksi massa ini, Polda Metro Jaya telah menyiagakan sedikitnya 4.151 personel gabungan. Pasukan pengamanan tersebut terdiri dari 3.651 personel Kepolisian dan dibantu oleh 500 personel TNI. Pihak Polda Metro Jaya menyatakan pengerahan pasukan ini murni dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan memastikan aksi berjalan kondusif. 

[RWT]