Bontang

Anggaran, Bukan Kendala Membangun Smart City

Kaltimtoday.co, Bontang – Membangun Smart City, tak bisa hanya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang saja yang berjalan sendiri. Namun perlu dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Bontang. Sehingga, jangan jadikan anggaran sebagai kendala untuk membangun kota Bontang menjadi Smart City.

Kepala Diskominfo Bontang, Dasuki menuturkan, dalam menata smart city, perlu ada dua aplikasi. Di antaranya aplikasi internal di dalam pemerintahan dan aplikasi eksternal. Dan aplikasi menjadi bagian terkecil dari roadmap Smart City. Mulai dari tata kelola, infrastruktur, SDM, dan kebijakan peraturan kelembagaan.

“Kebijakan kami ingin menerapkan dua aplikasi saja yakni internal dan eksternal, bekerja sama dengan Kominfo pusat yang menjanjikan 24 aplikasi,” jelas Dasuki belum lama ini.

Baca juga:  Permudah Masyarakat Lapor, Diskominfo Bontang Luncurkan Aplikasi "Kesah Etam"

Disinggung soal anggaran yang dikeluhkan oleh beberapa OPD peserta Bimtek Smart City, Dasuki mengatakan, anggaran memang kendala, tapi jangan mundur jika ada kendala tembok besar, kecuali ada jurang.

“Kalau ada tembok, kami cari cara lain, dilubangi atau cari jalan lain,” ujarnya.

Kata Dasuki, anggaran bisa didapatkan melalui CSR perusahaan, atau kerja sama dengan pihak lain. Memang, lanjutnya, Kominfo menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar, dimana non pelayanan dasar tak mendapat jatah dana alokasi khusus (DAK). Tapi jika OPD yang melayani pelayanan dasar, maka mendapat jatah DAK dari pemerintah pusat.

“Jangan dianggap untuk mewujudkan Smart City dapat membutuhkan dana besar, tidak ada. Yang ada adalah, masing-masing OPD menganggarkan dana sesuai dimensi yang ada, jangan mandeg,” bebernya.

Baca juga:  Kurun Waktu 10 Tahun, Bontang Wujudkan Smart City

Contohnya, seperti smart living, yang berarti kenyamanan. Dimana, lanjut Dasuki, terdapat jalan yang nyaman, tetapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang belum menjalankan hal yang smart. Seperti kondisi trotoar yang masih berantakan, dan lainnya.

“Kalau di luar negeri, sudah ada trotoar khusus untuk tuna netra, sementara di Bontang belum ada,” ujarnya.

Oleh karena itu, semua yang membangun fisik harus sudah smart, atau inklusif untuk ramah orang banyak. Apakah itu ibu-ibu, anak-anak, difabel, dan lainnya.

“Memang tidak ada anggaran khusus, tapi dijabarkan oleh masing-masing OPD yang arahnya menuju Smart City,” tutupnya.

Bimtek Smart City sudah digelar sebanyak 3 kali, dan tersisa satu kali pertemuan lagi yang dijadwalkan awal Oktober mendatang.

[RIR | RWT | ADV]

Facebook Comments

Tags

Related Articles

Back to top button
Close