Kaltimtoday.co, Samarinda - Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda mendapat sorotan tajam. Pasalnya, jelang tutup buku tahun 2025, angka serapan anggaran mereka masih di bawah rata-rata kota. Rendahnya serapan ini dikhawatirkan bakal memicu hadirnya penumpukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  atau SiLPA yang terlalu tinggi.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, capaian realisasi fisik Samarinda berada di angka 84,85 persen, sementara realisasi keuangan berada di level 72,30 persen. Namun, di tengah waktu yang semakin mepet jelang tutup buku 2025, serapan anggaran di dua OPD; Inspektorat Daerah dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos), justru semakin memperhatinkan.

Inspektorat Samarinda; Serapan Baru 56 Persen, Persoalan Administratif Disebut Jadi Kendala

Dari seluruh OPD di lingkungan Pemkot Samarinda, Inspektorat mencatatkan realisasi fisik terendah, yakni di angka 61,44 persen. Serapan anggaran keuangan pun tak kalah rendahnya, baru di angka 56,67 persen. Serapan itu setara dengan Rp23,39 miliar dari total pagu Rp41,21 miliar.

Kepala Inspektorat Samarinda, Neneng Chamelia Santi, mengatakan rendahnya  serapan ini dipicu oleh kendala administratif terkait kepemimpinan di masa lalu.

"Sebenarnya tidak ada kendala, karena kemarin belum ada pejabat definitif mungkin ya, jadi ada beberapa yang belum diproses," ungkap Neneng saat dikonfirmasi terkait rapor merah instansinya Senin (22/12/2025).

Meski begitu, ia optimistis sisa waktu satu bulan di Desember akan mendongkrak angka tersebut secara signifikan. "Dua bulan saya di Inspektorat, insya Allah progresnya naik signifikan. Untuk SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kan, masih berproses di BPKAD. Jadi nanti bisa ketahuan finalnya itu di 31 Desember,"

Serapan Anggaran Rendah, Dinsos Samarinda Salahkan ''Sistem Pembayaran'' yang Menumpuk di Akhir Tahun

Kondisi serupa juga dialami Dinsos Samarinda. Meski secara fisik terlihat lebih baik di angka 79,43 persen, namun realisasi keungan mereka yang menjadi sorotan. Pasalnya, dari keberadaan pagu sebesar Rp22,76 miliar, mereka baru mencairkan Rp12,79 miliar. Secara persentasi, serapan baru di angka 56,20 persen. Ini termasuk salah satu terendah di Samarinda.

Kepala Dinsos Samarinda, Arif Surochman, mengatakan bahwa rendahnya angka keuangan tersebut bukan karena program yang mandek, melainkan soal sistem pembayaran termin dan penyaluran Bansos yang memang baru jatuh tempo di akhir tahun. Walhasil, pihaknya tidak bisa mencairkan dana karena sistem pembayaran memang sudah diatur seperti itu.

"Kegiatan itu ada termin-termin waktu pelaksanaannya. Kalau ditanya sekarang, fisik saya sudah hampir 100 persen. Sekarang lagi proses penatausahaan keuangan saja, proses pembayaran," jelas Arif kepada Kaltim Today.

Ia merinci bahwa program Bansos yang memiliki nilai anggaran besar memang baru dijadwalkan cair di bulan-bulan terakhir.

“Bansos kan besar tuh nilainya, berjalan mulai Oktober, November, Desember. Jadi nggak mungkin yang Desember saya bayarkan di November. Bansos kemarin harus ikut jatuh tempo untuk penyaluran bantuan sosial non-tunai," tegasnya.

Adapun hingga akhir November 2025, masih tersisa sekitar Rp1,6 triliun di kas daerah Samarinda yang belum terserap. Dengan durasi waktu yang semakin mepet, Pemkot Samarinda terpaksa harus ''berpacu dengan waktu'' agar dana yang tersisa itu dapat terserap sebelum ketuk palu tutup buku pada 31 Desember mendatang.

Situasi ini menjadi krusial mengingat APBD 2025 telah mengalami penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 yang menekankan pada efisiensi belanja. Jika serapan tetap rendah, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang terlalu tinggi, yang secara tidak langsung merugikan perputaran ekonomi di masyarakat Kota Tepian.

[NKH]