Kutim

Bahas Progres Pembangunan hingga Utang Proyek Multiyears, Komisi C DPRD Kutim Rapat Bersama Dinas Terkait

Kaltim Today
15 Januari 2021 17:23
Bahas Progres Pembangunan hingga Utang Proyek Multiyears, Komisi C DPRD Kutim Rapat Bersama Dinas Terkait
Ketua Komisi C DPRD Kutim Ramadhani. (Ramlah/Kaltimtoday.co)Ketua Komisi C DPRD Kutim Ramadhani. (Ramlah/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Sangatta - Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan bagi warga Kabupaten Kutim, Komisi C DPRD Kutim menggelar rapat koordinasi bersama dinas-dinas yang berada di bawah lingkup Komisi C diantaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Pertanahan.

Ketua Komisi C DPRD Kutim Ramadhani menyampaikan bahwa, di tahun 2021 pihaknya akan berfokus pada penyelesaian hutang.

Dikatakan bahwa tanggungan utang proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak (multiyears) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim yang masih belum terbayarkan senilai kurang lebih 500 Milyar.

“Kami dari Komisi C akan fokus pada penyelesaian utang multiyears, bagaimana di tahun 2021 ini semua utang tersebut dapat dibayarkan sesuai dengan progress kerja yang sudah selesai. Kemudian untuk kelanjutan pembangunan nantinya tergantung pada keputusan Pemkab Kutim yang baru,” jelas Ramadhani.

Selain itu Ramadhani menyampaikan yang terpenting adalah Komisi C akan mendukung program kerja Dishub terkait pembangunan tol laut atau pelabuhan di Kenyamukan. Pihaknya akan memperjuangkan agar program tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan komitmen Pemkab Kutim untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

“Target kami sebelum tahun 2024 harus sudah beroperasi,” harapnya terkait pembangunan pelabuhan di Kenyamukan.

Lanjut ia menambahkan sebagai anggota Badan Anggaran Kutim, ia akan menyampaikan keluhan dinas-dinas dalam lingkup Komisi C pada Rapat dengar pendapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia juga mengungkap anggaran milik BPBD yang terpakai oleh pemerintah agar dapat terealisasi di tahun 2022 supaya tidak berimbas pada Dana Alokasi Umum (DAU).

[El | RWT]



Berita Lainnya