Kaltimtodat.co, Samarinda - Tinggal menghitung hari, pengesahan Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) dan Beasiswa Kaltim Stimulan (BKS) akan diresmikan Pemprov Kaltim pada 16 September mendatang. Draftnya pun sudah mencapai tahap final. Hanya saja, bercermin dari program serupa sebelumnya. Yakni, Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) yang kerap mengalami kendala. Karena tidak tepat sasaran pada para penerimanya.

Agar persoalan serupa tidak terulang kembali, disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Profesor Susilo, kalau pemerintah dalam proses seleksi nya wajib bersifat transparan.

Dimaksudkannya, jika proses transparansi tersebut harus ditampilkan kepada publik. Dan tim pengisinya pun juga harus orang yang berkompeten.

"Orang yang independen dan tidak memiliki conflict of interest apa enggak. Karena itu dana dari publik dan harus di pertanggungjawaban ke publik," ucapnya.

Selain transparansi, prioritas kepada putra putri daerah. Pasalnya juga wajib menjadi perhitungan khusus bagi pemerintah dalam menjalankan programnya.

"Putra daerah dengan konteks lahir dan komitmen di sini (Kaltim). Track record dari potensi apakah kriteria nya mau keluar daerah apa tidak. Sehingga uang yang tumpah dari beasiswa untuk membangun daerah, sesuai dengan tujuan APBD untuk kemajuan Kaltim," imbuhnya.

Tidak hanya itu, dari sisi pengawasannya pun media juga wajib turut berperan serta. Jadi jika sifatnya tidak transparan harus diangkat ke publik.

"Jangan sampai bapaknya jadi panitia anaknya yang menerima hanya karna hubugan kekeluargaan," tegasnya.

Sementara dari sudut Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang kerap menghantui di dalam tubuh setiap kelembagaan. Nyatanya, menurut Susilo hal ini tidaklah mudah untuk dihilangkan begitu saja. Hanya saja, dengan proses transparan yang telah disebutkannya, KKN seperti itu bisa diperkecil kemungkinannya untuk terjadi di dalam program beasiswa ini.

"Di satu sisi, kita semua setuju kalau dengan program BKT ini, pemerintah sungguh-sungguh ingin menyekolahkan penerimanya dari awal hingga selesai, dengan satu kali proses penyeleksian," tegas Susilo.

Turut menambahkan, jika program pemerintah untuk menghasilkan daya saing SDM, dengan mencetak pelajar dengan kemampuan mumpuni ini, pasalnya selain bersifat transparan. Pemerintah juga harus melibatkan pihak internal, baik ditingkat SD, SMP, SMA hingga di perguruan tinggi.

Diungkapkan, Dekan FKIP Unmul, Profesor Amir Masruhim, dirinya sangat mendukung program pemerintah ini. Karena juga bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama yang berasal dari daerah. Khusus untuk BKT yang ditujukan kepada mahasiswa. Disarankan Amir, kalau tahapan tersebut harus dilakukan dari tingkat prodi, dilanjut ke fakultas hingga ke universitas dan berakhir di pemerintahan daerah sendiri.

"Karena dari sini lebih memahami siapa yang seharusnya akan di bantu. Yang pertama berprestasi. Kemudian tidak mampu, dan yang ketiga prestasi non akademik. Kalau itu dilakukan saya yakin seleksi ditingkatkan bawah bisa terlaksana dengan baik," ungkapnya.

Kata Amir, jika selama ini, biasanya tahapan tersebut dilakukan penunjukan langsung. Dan proses itu seperti melangkahi dirinya yang berada di dalam internal perkuliahan.

"Begitu juga untuk yang stimulan. Yang paling memahami itu adalah kepala sekolah dan wali kelasnya. Hingga yang menjadi program gubernur untuk kemajuan di bidang pendidikan ini akan terlaksana dan terserap secara baik pembiayaan nya. Jika melibatkan pihak dalam kampus dan sekolah," jelasnya.

Jika tidak melalui tahapan terbawah. Seperti kasus kasus sebelumnya akan terulang lagi. Semisal, penerima beasiswa secara ganda. Maka dari itu, penerapan satu pintu yang berasal dari komponen terbawah, patutnya juga wajib dilaksanakan pemerintah.

Menyoal permasalahan KKN, yang paling ideal menurut Amir, dengan menseleksi pengemban amanah pelaksanaan beasiswa dengan sebaik mungkin.

"Selama yang diberikan kebijakan bisa melakukan dengan baik maka ini bisa terlaksana dengan baik. Tapi jika tidak, maka sampai kapan pun ini tidak akan berjalan dengan baik," pungkasnya.

[JRO | TOS]