Kaltimtoday.co, Tenggarong — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Syarifuddin menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) terhadap sengketa lahan antara ahli waris dengan beberapa sekolah di Kecamatan Muara Kaman, yakni SD 04, SD 08 dan SMPN 1, diruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar pada Kamis (29/9/2022).

Berkaca dari problem ini, supaya tidak terjadi masalah serupa dikemudian hari. Dia mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui dinas terkait untuk melakukan pendataan ulang aset-aset pemerintah. Baik yang bermasalah dengan masyarakat atau ahli waris maupun tidak.

Hal ini memang diperlukan untuk menghindari pihak-pihak tertentu yang segaja memanfaatkannya. Karena tidak memiliki tanda kepemilikan, kemudian ada orang yang mengklaim lalu menjual lahan kepada orang lain. Tentunya, yang dirugikan bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat yang membelinya juga.

"Makanya kami usul agar dilakukan pemasangan plang untuk semua aset-aset pemerintah termasuk ukurannya. Dipermanenkan supaya jangan ada lagi orang yang melakukan penyerobotan terhadap lahan aset daerah," kata Syarifuddin.

Politisi Fraksi PAN menyebutkan, pendataan ulang aset perlu dibenahi lagi. Mengingat masih bangunan yang tercatat sebagai aset namun lahannya tidak. Contohnya lanjut Syarifuddin, sekolah filiar yang menghabiskan Rp 1,3 miliar tapi hanya tercatat bangunan saja. Sedangkan tanahnya tidak tersebagai aset. Meskipun penjelasan dari pihak sekolah sudah dihibahkan.

"Kadang jika orang tuanya sudah meninggal, ahli warisnya minta ganti rugi. Itu yang terkadang membuat persoalan di masyarakat," tutupnya.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.