Advertorial
Budiono Luruskan Soal Penambahan Anggaran Rp 80 Miliar

Kaltimtoday.co, Balikpapan - Setelah mendapat protes dari pihak tertentu karena menyoroti tambahan anggaran untuk proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal sebesar Rp 80 miliar, yang sebelumnya disampaikan dalam rapat paripurna pada Senin (18/09/2023) kemarin, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, akhirnya mengklarifikasi pernyataannya.
“Jadi rapat paripurna kemarin, yakni jawaban wali kota, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan berita anggaran Rp 80 miliar, itu dialokasikan pemerintah kota untuk proyek DAS Ampal,” kata Budiono kepada wartawan di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Selasa (19/9/2023).
Anggaran tersebut, terang Budiono, adalah dana dari pusat, yang tentunya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Jadi dirinya menyampaikan bahwa anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan multi years di DAS Ampal.
Artinya bukan penambahan anggaran baru. Tapi kalau di pemandangan umumnya, ujar politisi PDI Perjuangan ini, pemkot memenuhi kebutuhan pembiayaan multi years di proyek DAS Ampal, yang totalnya saat itu diskemakan pembayarannya setiap tahun anggaran, ada murni dan perubahan.
“Bukan tambahan anggaran baru intinya. Jadi tambahan Rp 80 miliar tersebut bukan anggaran baru, tetapi anggaran tersebut masih masuk dalam anggaran proyek DAS Ampal sebesar Rp 136 miliar,” tutup Budiono.
[RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- RSUD Sepaku Kekurangan Tenaga Spesialis, Kamar Operasi Belum Bisa Difungsikan
- Minat Warga PPU Periksa Kesehatan Gratis Masih Rendah
- Irma Ramadhan Fair 2025 Sukses Digelar, Generasi Muda Unjuk Kreativitas dan Raih Penghargaan
- Aliansi Mahasiswa dan Warga Telemow Gelar Aksi di DPRD PPU, Tuntut Penolakan RUU Polri dan Pembebasan Warga
- DPMPTSP Bontang Kaji Pembangunan Pelabuhan Logistik untuk Tingkatkan Investasi Maritim