Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir bersama pihak kontraktor PT Pembangunan Perumahan (PP) turun langsung menindaklanjuti laporan retakan rumah warga di kawasan Jalan Kakap, Kelurahan Sungai Dama, Kamis (16/10/2025). 

Langkah cepat ini dilakukan setelah muncul keluhan dari sejumlah warga yang mengaku hunian mereka mengalami kerusakan akibat aktivitas uji struktur proyek Terowongan Samarinda yang tengah dikerjakan.

Camat Samarinda Ilir, La Uje, menjelaskan bahwa pertemuan antara pemerintah kecamatan, pihak kelurahan, dan kontraktor merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk merespons keresahan warga tanpa memperkeruh situasi. Ia menegaskan, pendekatan yang diambil harus berimbang antara kepentingan masyarakat dan kelancaran proyek strategis kota.

“Ini bagian dari keinginan bersama, baik dari pihak PP maupun kami di kecamatan dan kelurahan, untuk merespons cepat keluhan warga. Respon cepat itu penting agar situasi tidak berlarut,” ujar La Uje usai pertemuan.

Dalam kesempatan tersebut, PT PP menawarkan bantuan sementara senilai Rp5 juta per rumah bagi warga terdampak. Menurut La Uje, langkah itu merupakan bentuk niat baik dari kontraktor untuk mengantisipasi kerusakan yang bersifat mendesak, sambil menunggu evaluasi dan arahan lebih lanjut dari pemerintah kota.

“Nilainya memang kecil, tapi mungkin cukup untuk menangani hal-hal yang benar-benar mendesak agar kerusakan tidak semakin parah. Namun warga juga tidak salah jika belum mau menerima, karena mereka tentu punya alasan,” katanya.

La Uje menambahkan, pihaknya bersama kelurahan akan merumuskan hasil pertemuan dan segera melaporkannya kepada Wali Kota Samarinda. Pemerintah kecamatan ingin memastikan bahwa aspirasi warga tersampaikan secara utuh dan dalam bahasa yang konstruktif. 

“Kami akan segera komunikasikan ke Pak Wali. Ini harus disampaikan dengan baik agar penanganan bisa cepat dan tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Set Operational Manager PT PP, Margono, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan awal terhadap rumah-rumah yang terdampak. Berdasarkan hasil identifikasi sementara, terdapat sekitar lima rumah yang mengalami kerusakan dan saat ini masih dalam proses verifikasi.

“Kami memang bukan pihak yang bisa memberikan keputusan final, tapi berdasarkan arahan pimpinan, disampaikan adanya kompensasi sekitar Rp5 juta per rumah untuk perbaikan sementara,” ungkap Margono.

Ia menambahkan, dana tersebut bersifat sementara sembari pihak perusahaan bersama pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak yang ditimbulkan. “Kompensasi ini untuk mengantisipasi perbaikan yang sifatnya darurat agar tidak menimbulkan kerusakan lebih parah,” jelasnya.

Margono juga mengakui bahwa proses sosialisasi sebelum pelaksanaan uji struktur mungkin belum berjalan optimal. Karena itu, PT PP akan memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi di kemudian hari. 

“Kami akan pastikan ke depan masyarakat mendapatkan informasi lebih awal, supaya kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menjaga situasi tetap kondusif. “Kami berkomitmen untuk terus memantau perkembangan di lapangan dan mencari solusi terbaik bagi warga,” tutup Margono.

[NKH | RWT]