Balikpapan

Di Hadapan DPD RI, Isran Noor Jelaskan IKN sebagai Pemerataan Pembangunan di Indonesia

Kaltimtoday.co, Balikpapan – Gala Dinner Duta Besar dan pemerintah daerah berlangsung pada Rabu (21/9/2022) malam di Novotel Balikpapan. Acara tersebut merupakan agenda dari Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang dipimpin Sylviana Murni.

Pada acara itu membawa isu Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai penggerak pertumbuhan baru pembangunan Indonesia.

Baca juga:  Bank Indonesia dan GNPIP Samarinda Bersinergi Optimalisasi Pengendalian Inflasi

Isran mengatakan, pemindahan ibu kota ke Kaltim merupakan sebuah kebijakan yang tepat. Lantaran rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta sudah pernah dilakukan Presiden Republik Indonesia.

Mulai dari 1957 ibu kota pernah ingin dipindahkan ke Palangkaraya. Kemudian pada 1997 atau awal 1998 rencana pemindahan ibu kota berlanjut dengan Jonggol sebagai pilihan. Berlanjut kembali pada 2012 yang juga akan dipindahkan ke Jonggol.

“Tiga kepala negara itu mau memindahkan ibu kota harus kita cari tahu jawabannya. Dari hasil penelitian ternyata di Jakarta mengalami penurunan daratan 4 cm per tahun. Seabad bisa 4 meter di bawah permukaan laut. Tentu risiko yang besar,” kata Isran dalam sambutannya.

Isran Noor, Wakil DPD RI, dan perwakilan Duta Besar Belanda dan Malaysia saat berfoto bersama.

Selain itu dikatakan Isran bahwa, ekonomi tidak merata. Pembangunan infrastruktur hanya terkumpul di Pulau Jawa. Pada 2019 sekitar 56 persen anggaran pembangunan ada di Pulau Jawa. Baik bersumber dari APBN maupun APBD.

“Hanya 44 persen dibagi ke luar Pulau Jawa. Ini adalah gap, ini yang tidak pernah dibahas orang. Pada saat 2019 beliau (presiden) paham harus dipindahkan pusat pemerintahan,” jelasnya.

Sementara itu Kepala BKSP DPD RI, Sylvi yang juga membawa perwakilan Duta Besar Belanda dan Malaysia menjelaskan, IKN merupakan proyek nasional yang harus terealisasi. Hubungan bilateral dengan negara-negara luar sangatlah diperlukan.

Baca juga:  Pendataan Non ASN 2022, Berikut Daftar Tenaga Honorer yang Tidak Masuk Kriteria

“Kita berharap IKN terwujud sehingga mereka para perwakilan dubes ini bisa mendatangkan investor. Karena potensi di Kaltim ini sangat besar. Ini perlu kita dukung dan bantu,” ujar Sylvi.

Wakil DPD RI Mahyudin juga mengatakan, IKN ini sangatlah perlu dikawal. DPD RI akan memberikan dukungan penuh terbangunnya IKN dengan waktu yang cepat.

“Kami sama dengan Pak Gubernur, sangat mendukung Kaltim ditetapkan sebagai IKN. Harapannya ini benar-benar cepat selesai lah,” tambah Mahyudin.

[DIL | RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker