Kaltimtoday.co, Penajam - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU luncurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap dua. Dengan demikian, sebanyak 1.052 KK berhasil dieleminasi dari keluarga rentan pangan.

Giat ini merupakan lanjutan dari bantuan tahap satu dari pemerintah pusat yang bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Kepala Seksi (Kasi) Kerawanan Pangan DKP PPU, Sri Harijanto mengatakan, bantuan ini ditujukan sebagai bentuk eskalasi dari surat edaran pemerintah pusat untuk menekan stunting dan juga memfokuskannya pada keluarga rentan pangan. 

"Kebetulan di tahap kedua ini ada pengurangan kurang lebih sebanyak 1.052 KK. Dari sebelumnya 10.951 KK, menjadi 9.899 KK terbagi di empat kecamatan di PPU," ujarnya.

Bantuan terbanyak didistribusikan pada Kecamatan Penajam sebanyak 3.964 KK, Babulu 2.889 KK, Sepaku 2.340, dan Waru 976 KK bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Data penerima bantuan mengacu pada DTKS Kemensos. Meski begitu, pihak DKP tetap melakukan verifikasi data kembali agar penerima tepat sasaran, utamanya bagi keluarga rentan pangan yang memiliki balita.

Pola distribusi bantuan yang sama seperti di tahap satu masih dilakukan, namun kali ini sistem penerimaan dan pendataan dilakukan secara digital dan terintergrasi dengan sistem milik kementerian. 

Hal itu untuk mempermudah pelaporan dari pihak transporter sebagai jasa penyedia pengiriman bantuan bersama Bulog dan Bapanas.

Distribusi bantuan juga turut dilakukan langsung ke masing-masing desa dan kelurahan, sehingga warga bisa datang langsung dan dilakukan penandatanganan serah terima serta pengambilan data untuk masing-masing KK.

"Tiga bulan ke depan untuk kebutuhan September sampai November untuk tahap kedua ini diharapkan dapat terpenuhi," paparnya.

Kepala DKP PPU, Mulyono menambahkan, dengan berkurangnya jumlah KPM antara bantuan tahap pertama dan kedua, menandakan pihaknya berhasil menekan angka kerentanan pangan.

"Dalam artian, intervensi bantuan tahap satu untuk desa dan kelurahan rentan pangan bisa dikatakan berhasil," tuturnya.

Pihaknya bahkan akan melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk menentukan jumlah KPM tersebut apakah berkurang ataupun bertambah.  

"Saya rasa sudah berkurang, sebab tingkatan pendapatan masyarakat di PPU kan tidak ada yang di bawah Rp12.000 per hari," sahutnya.

Koordinasi dengan SKPD terkait perihal data tersebut akan terus dikawal agar KPM yang disajikan benar-benar tervalidasi untuk menentukan kebijakan dan memberikan capaian yang baik dan maksimal.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.