Kaltimtoday.co, Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama menjelang berfungsinya Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028. Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kukar Rahmat Dermawan yang menilai, kesiapan daerah penyangga tak cukup diukur dari infrastruktur semata, tetapi juga kemampuan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Menurut Rahmat, penguatan sektor pertanian di Kukar harus dipandang sebagai bagian penting dari strategi besar mendukung pembangunan IKN. Ia menyebut, daerah seperti Muara Jawa, Samboja, dan sekitarnya memiliki potensi besar dalam produksi pangan namun masih menghadapi kendala klasik seperti akses pupuk, alat pertanian, serta infrastruktur pendukung.

“Kita tidak bisa bicara pembangunan IKN tanpa menyiapkan pangan yang kuat di daerah penyangganya. Petani harus benar-benar diperhatikan, bukan hanya jadi penonton pembangunan,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Sarasehan Ketahanan Pangan dan Tanam Padi Bersama di Muara Jawa, Sabtu (25/10/2025).

Legislator PDI-P ini terus mendorong sinergi antara akademisi, petani, dan pemerintah daerah agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada masyarakat bawah. Dalam konteks itu, ia menggandeng Ikatan Alumni Program Studi Pembangunan Sosial (IKA Pemsos) FISIP Universitas Mulawarman untuk membangun kerja sama konkret di lapangan.

Kegiatan di Muara Jawa tersebut menjadi salah satu bentuk nyata sinergi yang dimaksud. Melalui forum diskusi dan penanaman padi bersama petani, mahasiswa, dan akademisi, DPRD berupaya memperkuat kesadaran kolektif bahwa ketahanan pangan bukan sekadar wacana, melainkan tanggung jawab bersama.

Rahmat juga menyoroti pentingnya regenerasi petani di tengah tantangan pembangunan IKN. Pasalnya, banyak anak muda di daerah penghasil pangan mulai enggan turun ke sawah, padahal mereka yang seharusnya melanjutkan tongkat estafet produksi pangan daerah.

“Kalau kita tidak menyiapkan petani muda hari ini, lima tahun lagi bisa jadi sawah tinggal cerita. Padahal tanpa petani, tidak ada kehidupan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar Muhammad Taufik menjelaskan, dari 20 kecamatan di Kukar, separuhnya merupakan sentra penghasil padi dengan luas baku sawah mencapai lebih dari 17 ribu hektare. Produksi padi Kukar saat ini sekitar 120 ribu ton gabah per tahun, namun baru mampu memenuhi sekitar 30 hingga 40 persen kebutuhan pangan Kalimantan Timur.

“Boro-boro menyiapkan untuk IKN, untuk kebutuhan masyarakat Kaltim saja masih menjadi tantangan berat. Tapi ini bukan hambatan, justru peluang besar untuk memperkuat sektor pertanian kita,” ujarnya.

Pemerintah daerah saat ini terus mendorong program hilirisasi pertanian, pengembangan lahan produktif, serta penguatan kelembagaan tani melalui koperasi dan BUMDes.

Dari sisi perencanaan, visi pembangunan Kukar 2025–2030 juga menempatkan pertanian sebagai salah satu pilar utama selain pariwisata dan industri hijau. Sinergi kebijakan antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat capaian tersebut.

Senada, perwakilan Otorita IKN Setia Lenggono menekankan, kesiapan daerah penyangga menjelang pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Nusantara. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, IKN ditetapkan menjadi ibu kota politik pada 2028. Artinya, kata dia, kebutuhan pangan akan melonjak signifikan dan harus diantisipasi sejak dini.

“Dalam Kepres itu sudah jelas disebutkan bahwa tahun 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi perdebatan, tinggal menunggu proses pemindahan dari Jakarta ke Nusantara,” tutupnya singkat.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]