Kaltimtoday.co, Sangatta - Hari pertama kerja Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), Jauhar Effendi melakukan pengenalan wilayah dan pegawai dengan menggelar rapat internal dengan kepala OPD dan sejumlah camat di Kutim yang digelar di ruang Meranti, Senin (28/9/2020).

Jauhar menegaskan, akan membereskan pekerjaan yang belum tuntas dan yang belum sempat dikerjakan pejabat sebelumnya.

“Hari ini saya pengenalan dulu wilayah kerja dan koordinasi dengan seluruh OPD,” jelas Jauhar kepada awak media.

Dalam rapat internal itu, Jauhar menyebutkan bahwa telah mendengarkan berbagai persoalan yang ada di SKPD dan lainnya. Dia mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi catatan yang sangat penting untuk ditindaklanjuti yakni yang pertama terkait prioritas kebijakan anggaran.

Yang kedua terkait dengan aset, misalnya ada beberapa kendaraan yang dikuasai atau dipegang oleh pegawai yang sudah pensiun dan ini harus ditertibkan atau ditarik lalu kemudian akan dibagikan ke SKPD yang memerlukan.

Dan yang ketiga bagaimana tenaga honor TK2D (Tenaga Kerja Kontrak Daerah) yang gajinya masih sangat minim dan ini harus dipikirkan kedepannya agar ada peningkatan sehingga kesejahteraan para honorer juga naik.

“Tentunya nanti di anggaran 2021 karena di anggaran 2020 sudah tidak bisa lagi karena waktunya sudah sangat mepet dan rencananya Rabu nanti sudah rapat paripurna pendapat akhir,” jelas Jauhar.

Ditambahkan Jauhar bahwa, amanat ini berat tapi dalam waktu singkat harus dilakukan, untuk kenaikan gaji TK2D nanti akan diliat sesuai dengan kemampuan anggaran.

“Tentunya kami harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang kami punya,” ulasnya.

Disampaikan pula bahwa dalam menjalankan tugas ini ada tiga hal yang diamanatkan, yang pertama memastikan menjalankan pemerintahan yang kedua menjaga netralitas ASN dalam pilkada ini dan sebagai Ketua Gugus Covid-19 bagaimana mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Terkait menjaga netralitas selama Pilkada serentak 2020, seluruh ASN diminta tetap menjaga netralitas selama pilkada dan mereka harus tahu fungsi kewajiban dan hak mereka selaku aparatur negara. Jadi yang pilkada silahkan, biarkan mereka ikut pilkada. Untuk ASN jangan sekali kali ikut atau terlibat politik,” tutupnya.

[EI | RWT]