Opini

Kelangkaan Oksigen, Derita dalam Musibah

Oleh: Irma Ismail (Aktivis Muslimah dan Penulis di Balikpapan)

KEBUTUHAN akan oksigen di masa wabah ini memang sudah mencapai klimaksnya. Dalam pemberitaan media nasional bahkan dinyatakan bahwa kebutuhan yang melebihi ketersediaan telah menyebabkan kelangkaan atau defisit oksigen di hampir semua rumah sakit di Indonesia. 

Hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi rumah sakit yang menangani  pasien Covid-19, apalagi ditambah lonjakan kasus positif Covid-19 yang terus meningkat. Oksigen menjadi barang yang amat sangat berharga bagi pasien covid-19. 

Tidak terkecuali dengan di wilayah Kalimantan Timur, kelangkaan oksigen juga terjadi sejak beberapa pekan terakhir akibat melonjaknya angka positif covid-19. 

Baca juga:  PPKM Level 4: Antara Perut dan Maut

Senin (26/7/2021), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir  Effendy dalam kunjungan kerja di Balikpapan menyatakan, dalam keterangan tertulisnya bahwa kebutuhan oksigen medis di Kalimantan  mencapai 65 ton perhari, dan sebanyak 12 ton masih belum terpenuhi.

Tiga produsen oksigen di Kalimantan ternyata belum mampu untuk memenuhinya, untuk mencukupinya maka akan didatangkan oksigen dari luar daerah. Selain itu ketersediaan tabung oksigen juga semakin menipis. Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan agar perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kalimantan Timur dapat memenuhi kebutuhan oksigen sebagai program Corporate Social Responsibility (CPR). 

Menipisnya stok oksigen di Kaltim telah dilaporkan dalam Rakor Harian Oksigen secara virtual antara Pemprov Kaltim ke Kemenkes RI, Selasa (27/2/2021).

Baca juga:  Perlindungan Data Pribadi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Konstitusional

Dari 58 rumah sakit di Kaltim, ada 43 rumah sakit yang sudah melaporkan pemakaian, ketersediaan, dan estimasi oksigen yang akan segera habis.

Pemprov Kaltim selain meminta kepada pemerintah pusat untuk menambah peralatan penghasil oksigen  konsentrator juga meminta  kepada perusahaan besar, terutama BUMN yang bisa memproduksi oksigen untuk membantu keperluan rumah sakit di Kaltim.

Kebutuhan akan oksigen di masa ini naik hingga lima kali lipat. Selain oksigen yang menipis, tabung oksigennya juga langka. Banyaknya pasien Covid-19 yang dirawat hingga di halaman rumah sakit atau tenda-tenda darurat menyebabkan kebutuhan akan oksigen dalam bentuk tabung yang bisa berpindah tempat menjadi barang yang amat sangat dibutuhkan.

Baca juga:  Antara Marhaenisme dan Pandemi Covid-19

Sementara itu mereka yang terpapar positif Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri baik di rumah atau di penginapan juga banyak. Dan kebutuhan akan tabung oksigen juga meningkat. Perburuan akan tabung oksigen oleh masyarakat terjadi mana-mana, antrian panjang menjadi pemandangan yang memilukan.

Direktur Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin Fridy Juwono mengatakan, selama ini seluruh tabung oksigen medis yang digunakan di dalam negeri masih berasal dari impor. Dan  untuk memenuhi ketersediaan oksigen dan tabungnya pada situasi ini maka pemerintah akan mengimpor dari Singapura dan Malaysia. 

Ketua Umum Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim mengatakan, bisa jadi belum tersedianya industri tabung oksigen di dalam negeri disebabkan potensi permintaan belum terlalu menarik bagi pelaku usaha, bahkan IISIA tidak mempunyai data angka permintaan tabung oksigen di dalam negeri karena importirnya aktif menyalurkan langsung ke rumah sakit. Importirnya juga bukan anggota IISIA.

Baca juga:  Menanggapi Kasus Malaria pada Masa Pandemi Covid-19

Permasalahan akan kelangkaan oksigen dan tabungnya tentulah sangat memprihatinkan. Apalagi selama ini ketersediaan tabung oksigen, baik untuk industri ataupun medis ternyata impor. Padahal ini adalah sebuah kebutuhan yang pasti dan akan terus ada seiring berjalan dan berkembangnya industri teknologi dan pertambahan penduduk.

Dengan asumsi bahwa bisnis ini belum terlalu menarik bagi pelaku bisnis, semakin menguatkan cara pandang kapitalisme di mana individu bebas untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya serta bebas untuk memiliki sesuatu tanpa batasan serta pengelolaan pemanfaatannya, yang penting keuntungan didapatkan.

Hal ini selaras dengan tujuan ekonomi kapitalisme yaitu merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Negara hanyalah perpanjangan tangan dengan kebijakan yang dibuat untuk kepentingan para pemilik modal. Jadi butuh atau tidak memang tergantung kepada para pemilik modal ini. Termasuk dalam mendirikan industri pengolahannya.

Baca juga:  Ketika Menuntut Ilmu Tersekat Zonasi

Kebutuhan tabung dan oksigen untuk medis, ini sama dengan kebutuhan akan perlengkapan medis lainnya, seperti halnya dengan obat-obatan. Dan ini menjadi tanggung jawab negara dalam pengadaannya, dengan tidak melihat dari sisi keuntungan ekonomi tetapi semata-mata untuk kemaslahatan umat.

Maka sudah seharusnya negara memikirkan pengadaannya agar ketersediaan dapat terpenuhi dan bukan tergantung kepada permintaan pasar atau ketertarikan dari pelaku bisnis atau pemilik modal.

Inilah rusaknya sistem kapitalisme, ketika pengadaan sarana dan prasarana untuk publik khususnya kesehatan dikembalikan kepada pasar dan ketertarikan para pemilik modal saja, makai bisnis ini akan  dipandang sebelah mata, wajar saja terjadi antrian dan kelangkaan di mana-mana.

Baca juga:  Tenaga Kesehatan Covid-19, Pahlawan Tanpa Perlindungan?

Sehingga masyarakat bisa berebut dan antre bahkan menyimpannya untuk persediaan, sementara di tempat lain ada yang sudah jelas membutuhkannnya.

Sistem buruk ini memang mampu untuk mematikan hati nurani, dan keluar dari sisi fitrah kemanusiaan, karena sistem ini memang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Bagi negara-negara penganut sistem ini, maka menjadi pemandangan biasa, negara secara bertahap akan menghentikan atau mengurangi subsidi dengan dalih melatih kemandirian bagi rakyat, serta menarik pajak dari berbagai sisi.

Akhirnya negara akan melepaskan tanggung jawabnya kepada individu. Bagi karyawan/pekerja tertentu, maka jaminan kesehatan ini diambil alih perusahaan tempatnya bekerja dengan premi asuransi.

Ini sangat bertolak belakang dengan sistem Islam. Islam menetapkan bahwa pemenuhan kesehatan bagi setiap individu sebagai sebuah jaminan dari negara, termasuk dalam layanan kesehatan, sarana dan prasarana pendukung. 

Baca juga:  Problematika Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan

Seluruh masyarakat akan mendapatkan hak yang sama, kaya miskin, penduduk kota atau desa dan apapun agamanya, karena kesehatan adalah salah satu kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi oleh negara.

Negara juga tidak boleh mengambil keuntungan dari layanan kesehatan ini, karena tugas negara adalah sebagai pelayan masyarakat. Negara wajib mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat. Bahkan dalam industri yang menyediakan pengadaan berbagai alat kebutuhan kesehatan ini akan menjadi tanggung jawab negara, bukan diserahkan kepada individu/swasta. 

Meskipun negara menjamin pelayanan kesehatan masyarakat tetapi tetap saja menjadi peran setiap individu untuk menjaga kesehatannya, ada hubungan sinergi yang luar biasa antara individu-individu dalam masyarakat, negara yang memfasilitasi, manajemen kesehatan yang terpadu dan sekelompok ilmuwan muslim yang memikul tanggung jawab mengembangkan teknologi kedokteran.

Baca juga:  Kegagalan Komunikasi Pemerintah terhadap Masyarakat tentang Larangan Mudik Lokal

Dengan demikian dalam Islam jaminan kesehatan itu wajib diberikan negara kepada rakyatnya secara gratis, tanpa membebani, apalagi memaksa rakyat mengeluarkan uang.

Jika pengadaan layanan kesehatan itu tidak ada, maka akan dapat mengakibatkan bahaya (dharar), yang dapat mengancam jiwa rakyatnya. Menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat itu jelas merupakan tanggung jawab negara.

Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh menimbulkan mudharat (bahaya) bagi diri sendiri maupun mudharat (bahaya) bagi orang lain di dalam Islam” (HR Ibnu Majah dan Ahmad).

Baca juga:  Merdeka Belajar dan Kemandirian Negeri

Maka sudah selayaknya kaum muslim menyadari, bahwa permasalahan yang terjadi sekarang ini dikarenakan solusi tambal sulam dan negara yang abai terhadap pemenuhan kewajibannya kepada masyarakat dikarenakan aturan kebijakannya berasal dari sistem kapitalisme.

Saatnya kaum muslim berusaha untuk kembali bisa menerapkan Islam secara kaffah yang sesuai dengan fitrah manusia, agar berkah dan penuh kerahmatan dalam hidup kita. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close