Kutim

Kelola Anggaran ‘Jumbo’, Legislator Ini Soroti Kualitas Pelayanan RSUD Kudungga

Kaltimtoday.co, Sangatta – Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga Sangatta mendapat keluhan masyarakat .

Persoalan ini terungkap saat Tim Pansus LKPJ DPRD Kutim terkait LKPJ Bupati memanggil manajemen RSUD Kudungga, untuk melakukan klarifikasi terkait dengan pengelolaan anggaran 2020. Namun sangat disayangkan, Dirut RSUD Kudungga, dr Anik Istiyandari tak menghadiri panggilan Tim pansus LKPJ.

Baca juga:  Jadi Anggota DPRD Kukar Gantikan Rendi Solihin, Budiman Siap Serap Aspirasi

“Sebenarnya banyak yang mau ditanyakan ke dirutnya tapi tak hadir, ini kan jelas tidak menghargai panggilan kami,” ungkap Anggota Komisi C David, Rante beberapa waktu lalu.

Politisi Fraksi Gerindra itu mengatakan, dirinya sendiri pernah mengalami ketidaknyaman pelayanan RS plat merah itu.

Apa yang dirasakannya sama dengan beberapa keluhan yang kerap dirasakan masyarakat, diantaranya judes dan kurang ramahnya petugas pelayanan kesehatan, pelayanan terhadap pasien BPJS yang merasa ‘dianaktirikan’ dibandingkan dengan pasien umum.

“Saya pernah berobat ke RSUD. Saat itu memang saya datang sebagai warga biasa, tidak mengaku sebagai anggota DPRD. Saya antre cukup lama. Ternyata datang manajer PT KPC, langsung dipanggil untuk dilayani. Ini kan tidak benar kalau pelayanannya seperti ini. Seharusnya, kalau memang antre ya antre, jangan beda-bedakan,” ketus David Rante.

Senada, David Rante Ketua Pansus LKPJ, Faisal Rachman mengaku kecewa karena ketidakhadiran Dirut RSUD Kudungga.

Apalagi Tim Pansus LKPJ akan meminta klarifikasi terkait dengan pengelolaan anggaran 2020, sesuai dengan alokasi anggaran yang mereka terima.

Baca juga:  Tuntut Ganti Rugi Lahan Sawit, Warga Long Bentuk Blokir Jalan

Pasalnya, dalam laporan keuangan RSUD Kudungga mengelola “anggaran jumbo” senilai Rp85 miliar, sementara dana Covid-19 Rp21 miliar.

“Meskipun mengelola dana ratusan miliar rupiah, namun pelayanan RS ini cukup buruk. Terutama masalah fasilitas rumah sakit yang tidak layak, seperti kamar mandi rusak, bantal tidak ada serta ruangan yang panas,” sebut Faisal.

Baca juga:  Legislator Nasdem Soroti Pelaksanaan Musrenbang, Dari Tak Ada Kesempatan Bicara hingga Membeludaknya Peserta

Untuk itu, Tim Pansus LKPJ Bupati Kutim berencana akan melakukan kunjungan kerja ke RSUD Kudungga untuk mengklarifikasi langsung sejumlah program yang sudah dilaksanakan. Salah satunya program pembelian Alat kesehatan (Alkes) senilai Rp10 miliar.

“Kami ingin cek, kunjungan langsung dan silaturahmi kesana. Terus terkait dana penyerapan RSUD-kan sekitar Rp56 miliar, karena dalam buku itu hanya global saja, kami tidak tau detail yang dibelanjakan. Tadi teman-teman juga meminta rincian belanja itu, Rp56 miliar itu digunakan untuk apa saja,” pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close