HeadlineKaltim

Kepung Kantor DPRD Kaltim, Mahasiswa Ancam Bakal Terus Demo Jika Harga BBM Tak Diturunkan

Kaltimtoday.co, Samarinda – Aliansi Masyarakat Kaltim Membara kembali menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Selasa (13/9/2022) di DPRD Kaltim. Aksi baru dimulai pukul 15.39 Wita dengan jumlah massa berkisar 1.000-an orang.

Aksi ini disebut demonstran sebagai aksi lanjutan dari yang sebelumnya digelar di depan kantor Gubernur Kaltim, pada 6 September 2022. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Samarinda terlibat dalam aksi ini dengan menggunakan almamater kampus masing-masing.

Humas Aliansi Masyarakat Kaltim Membara, Sayid Ferhat mengungkapkan, aksi penolakan mahasiswa akan terus dilanjutkan hingga Presiden Jokowi menurunkan tarif BBM bersubsidi dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.

Baca juga:  Polisi Tangkap Demonstran yang Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Kedatangan Ma'ruf Amin ke Balikpapan

“Kami mau boikot gedung DPRD Kaltim ini sampai harga BBM diturunkan. Kami masih menuntut hal yang sama,” kata Ferhat.

Adapun empat tuntutan tersebut, yakni mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM bersubsidi, mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Di tengah-tengah situasi masyarakat Kaltim tidak ada yang sepakat kalau harga BBM naik. Kalau semua rakyat bilang enggak setuju, kalau wakilnya setuju berarti bukan wakil rakyat, tapi wakil konglomerat,” tegas Ferhat.

Aliansi Masyarakat Kaltim Membara menolak keras kenaikan harga BBM karena masyarakat belum utuh secara ekonomi dan masih merangkak kembali akibat situasi pandemi. Kenaikan harga BBM dinilai bukan sebagai kebijakan bijaksana. Sebab akan memengaruhi inflasi massal terhadap bahan pokok dan penting.

Baca juga:  Didemo Forum Peduli Guru, DPRD Samarinda Sepakat Tolak Pemotongan Insentif dan Dorong Pemberian TPP

“Ketimbang subsidi BBM yang dicabut dengan alasan subsidi BBM bisa bikin jalan tol beribu-ribu meter? Kata siapa itu bermanfaat? Sedangkan rakyatnya enggak semua punya beli mobil dan mampu bayar jalan tol,” lanjutnya.

Tugas dan fungsi BPH Migas juga dinilai pihaknya sangat buruk. Sehingga perlu adanya evaluasi besar-besaran. Ferhat juga menyinggung soal banyaknya mobil mewah yang mengisi BBM subsidi. Namun tak pernah ada pembatasan dan pelarangan.

“Belum lagi oknum-oknumnya yang bekerja sama. Contoh di Kaltim, solar langka. Sampai truk yang antre banyak makan korban karena parkir di bahu jalan. Itu akibat kelangkaan BBM,” tandasnya.

Mahasiswa menyampaikan penolakan atas kenaikan BBM bersubsidi di DPRD Kaltim, Selasa (13/9/2022). (Yasmin/Kaltimtoday.co)
Mahasiswa menyampaikan penolakan atas kenaikan BBM bersubsidi di DPRD Kaltim, Selasa (13/9/2022). (Yasmin/Kaltimtoday.co)

Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mendesak pemerintah mengalihkan dana pembangunan ibu kota negara (IKN) untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Dinamisator Jatam Kaltim Mareta Sari, pemerintah sebaiknya membatalkan proyek IKN daripada menyetop subsidi BBM.

“Batalkan ibu kota baru, alihkan dananya untuk subsidi BBM,” kata Mareta, Jumat (9/9/2022).

Mareta mengatakan, sepanjang menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo telah menaikkan harga subsidi BBM sebanyak tujuh kali. Padahal, kebijakan kenaikan harga BBM secara otomatis membuat harga bahan pokok di seluruh Indonesia ikut naik.

Adapun menurut rencana, sumber biaya pembangunan IKN di Kaltim salah satunya berasal dari APBN. Dari total ongkos pembangunan sekitar Rp486 triliun, sebanyak 19 persen atau sekitar Rp97 triliun disebut akan dianggarkan dalam APBN.

Menurut Mareta, anggaran itu bisa dialihkan untuk subsidi energi. Sementara itu, menurut pemerintah subsidi energi pada tahun 2022 ini telah mencapai Rp502 triliun.

Baca juga:  Mahasiswa IAIN Samarinda Protes, Fasilitas Kampus Tidak Diprioritaskan untuk Mahasiswa

“Melihat dari kebutuhan belanja BBM tahun 2022, maka dengan kesediaan anggaran sebesar Rp97 triliun ini justru dapat mengurangi belanja negara untuk BBM sebanyak hampir 20 persen,” ucap Mareta.

“Namun, di tengah kondisi yang terjadi saat ini Joko Widodo tetap melangsungkan pembangunan mega proyek IKN di Kaltim,” tuturnya.

Selain menguras dana publik, Mareta berpendapat megaproyek IKN telah merampas ruang hidup masyarakat adat Suku Balik dan menguntungkan para penguasa lahan.

“Di atas 256 ribu hektar luas IKN terdapat 162 konsesi mulai konsesi komersil kehutanan, perkebunan, sawit hingga batubara yang dimiliki oleh para oligark,” pungkasnya.

[YMD | TOS]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co News Update”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker