Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Samarinda didemo sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Peduli Guru (FPG) menuntut agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga saat ini belum dinikmati oleh seluruh guru-guru di Kota Tepian termasuk guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Demonstrasi FPG tersebut digelar di depan Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (30/08/2022). Sejumlah perwakilan dari DPRD Samarinda pun menemui aksi massa, di antaranya Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi, Samri Shaputra, Ahmad Vanazda, Novi Miranda Putri, Fuad Fakhruddin, dan Joni Sinantra Ginting.

Tuntutan massa aksi juga langsung direspon oleh para wakil rakyat Samarinda tersebut. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi menegaskan bahwa, pihaknya juga tengah melakukan komunikasi dengan Pemkot Samarinda agar tuntutan TPP guru ini diakomodir dalam anggaran APBD 2022.

"Kami merasakan keluhan bapak ibu semua, kami akomodir supaya Pemkot Samarinda bisa memperhatikan tuntutan dan semua keluhan yang disampaikan saat ini," tuturnya.

Dia juga menyebutkan, sebagai wakil rakyat tentu berada pada pihak guru. Sebab kesejahteraan guru harus seimbang dengan beban kerja dan sekaligus sebagai pencerdas anak bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang dasar.

"Saya memiliki anak 5 orang, 5 menit saja mengajari mereka rasanya sudah tidak sanggup, apalagi bapak ibu guru yang mengajar setiap hari berjam-jam. Kami memahami beban ibu guru semuanya," bebernya.

Dengan adanya tuntutan guru ini, pihaknya akan menyampaikan ke Pemkot Samarinda agar kondisi guru harus diperhatikan sesuai dengan beban anggaran APBD perubahan 2022 ini.

Sementara itu, Samri Shaputra menegaskan pihaknya juga tetap berkomitmen, bahwa kesejahteraan guru harus betul-betul diperhatikan oleh Pemkot Samarinda.

"Kami terus mengawal aspirasi yang disampaikan oleh bapak ibu guru semuanya," tuturnya.

Komitmen itu juga telah dilakukan melalui sesama Fraksi PKS di Komisi IV DPRD Samarinda yang bermitra dengan Dinas Pendidikan.

"Kami juga menolak termasuk pemotongan insentif guru, maka hak setiap guru harus diberikan sebagai bentuk apresiasi para guru sebagai garda terdepan mencerdaskan anak bangsa," ujarnya.

Komitmen itu diutaran oleh Novi Miranda Putri. Dia menyebutkan, bocornya isu pemotongan insentif itu juga dari pihak DPRD Samarinda.

"Bapak ibu guru semuanya, jangan berpikir bahwa kami (DPRD) tidak mendukung mengenai isu ini, sebenarnya inisiasi pemotongan itu kami yang bocorkan ke publik, bisa ditanyakan teman-teman wartawan," terangnya.

Dengan isu yang dibocorkan itu, maka semua masyarakat sontak menolak inisiasi itu. Sebab, kata Novi, pihaknya menjalani fungsi pembahasan anggaran dengan Pemkot Samarinda sehingga pihaknya mengetahui adanya isu-isu tersebut.

"Kami berada di suara-suara bapak ibu guru semuanya, kami juga menolak adanya inisiasi pemotongan hingga peniadaan TPP guru," tegasnya.

Ahmad Vanazda pun ikut memberikan tanggapannya kepada seluruh demonstran. Dia pun menolak adanya pemotongan insentif dan TPP.

"Kalau bapak ibu mau demo ke Pemkot Samarinda jika kalian mengajak, kami pun ikut demo. Kami berada di depan untuk mengawal aspirasi bapak ibu semuanya," tegasnya.

Joni Sinatra Ginting pun mengatakan, dirinya prihatin atas kegelisahan dan keluhan yang dirasakan oleh para guru. Sebab adanya inisiasi pemotongan penghasilan ini, membuat guru-guru jadi tidak fokus mengajar.

Demontrasi itu pun sempat bersitegang dengan pihak perwakilan DPRD Samarinda, lantaran tidak semua pendemo masuk dalam ruangan audensi dengan pihak Komisi IV DPRD Samarinda yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Samarinda.

Akhirnya setelah negosiasi, semua pendemo memasuki ruang audensi dengan pihak Komisi IV DPRD Samarinda, Asisten III Pemkot Samarinda dan Kepala Dinas Pendidikan.

Ruangan audensi pun ramai digeruduk massa, penyampaian aspirasi dari para guru pun semakin memanas, sebab terdengar pekikan dukungan terkait insentif guru baik dari mahasiswa FKIP Unmul hingga guru-guru lainnya.

Para demonstran pun meminta kejelasan dari Pemkot Samarinda agar TPP harus diterima semua guru yang berstatus ASN dan guru honorer menerima insentif guru, baik melalui sertifikasi maupun lainnya.

[SDH | RWT | ADV DPRD SMD]