Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pembangunan konektivitas antarwilayah terkhusus di Kecamatan Loa Kulu belum sepenuhnya terpenuhi. Ketimpangan infrastruktur yang telah berada di kondisi rusak selama bertahun-tahun menjadi perhatian legislatif.

Menyoroti hal tersebut, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengungkapkan, banyak titik di Loa Kulu yang masih mengandalkan jembatan manual, padahal kerap dilintasi kendaraan berat. Kondisi ini dinilai sangat berisiko dan membutuhkan perhatian segera dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kendaraan berat tetap lewat. Ini berbahaya dan harus kita dorong untuk direalisasikan jembatan permanen,” ujarnya, Kamis (24/7/2025). 

Tak hanya soal jembatan, kondisi jalan juga dikeluhkan warga. Jalur dari Loh Sumber hingga Sungai Payang disebutnya dalam kondisi becek dan rusak parah. Bahkan, akses dari Margahayu menuju Jonggon disebut hampir terputus akibat longsor.

Aspirasi tersebut, kata Yani, mencuat dalam pertemuan dengan perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Loa Kulu, termasuk dari pihak kecamatan. Mereka menilai wilayahnya minim sentuhan pembangunan, meski kebutuhan dasar cukup mendesak.

DPRD Kukar pun mendorong kebijakan pemerataan anggaran untuk seluruh kecamatan. Standarnya, kata Yani, semestinya tiap kecamatan mendapatkan alokasi sekitar Rp50 miliar agar pembangunan bisa berjalan merata.

“Jangan sampai ada kecamatan yang jauh tertinggal hanya karena tidak masuk prioritas tahunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberpihakan pada wilayah yang selama ini kurang diperhatikan menjadi penting dalam perencanaan anggaran. 

Yani berharap, masukan dari Apdesi dan tokoh masyarakat bisa menjadi dasar dalam penyusunan anggaran mendatang. DPRD, lanjutnya, siap mengawal agar usulan-usulan tersebut tidak hanya berhenti di meja musrenbang.

“Kami akan kawal agar ini masuk ke dalam program prioritas. Infrastruktur dasar harus jadi perhatian utama, apalagi kalau sudah menyangkut keselamatan warga,” pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]