Advertorial
Ketua DPRD PPU Tekankan Kewaspadaan dan Transparansi Saat Reses di Tahun Politik
Kaltimtoday.co, Penajam - Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengingatkan anggotanya untuk menjalankan reses dengan penuh kewaspadaan dan transparansi.
Dalam pernyataannya, Syahrudin menekankan perlunya menghindari persepsi politis yang dapat merugikan citra lembaga, terutama di tengah situasi tahun politik.
"Teman-teman DPRD mesti berhati-hati juga, jangan sampai ini masuk di tahun politik dipersepsikan ada muatan-muatan khusus karena reses ini kan menjadi kewajiban, sudah diatur di norma UU Partai Politik," ujar Syahrudin.
Meski memahami bahwa reses merupakan kewajiban yang diatur dalam regulasi partai politik, Syahrudin menekankan bahwa proses ini harus dilakukan dengan integritas dan transparansi.
Dirinya menjelaskan bahwa, reses menjadi momen untuk menyerap aspirasi masyarakat, bukan ajang kampanye politik atau kegiatan terselubung.
"Kami masih panjang, karena reses ini serap aspirasi masih ada di tahun 2024. Artinya, DPRD ini tidak mengenal cuti, beda dengan kepala daerah, makanya kami menggunakan waktu reses kami pasti mengundang banyak orang untuk serap aspirasi,” ujarnya.
“Jangan sampai ini dipersepsikan kampanye politik atau kampanye terselubung. Harus ada pembedanya," tambahnya.
Syahrudin juga meminta kepada rekan-rekan anggota DPRD untuk lebih berhati-hati dan memahami tanggung jawab mereka dalam menjalankan reses.
Menurutnya, kondisi politik yang sedang memasuki tahun politik membutuhkan kewaspadaan agar kegiatan reses tidak disalahartikan.
"Saya minta kepada teman-teman anggota DPRD untuk lebih berhati-hati dengan kondisi seperti ini dan harus bisa dipertanggungjawabkan karena memang secara regulasi memang ada momen dan waktu yang sudah dipersiapkan," pungkasnya.
[RWT | ADV DPRD PPU]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Menteri P2MI: Kamboja Bukan Negara Tujuan Resmi Pekerja Migran Indonesia
- Menteri ATR Nusron Wahid Soroti Penyelesaian Sengketa Tanah di Kaltim, Sudah Terselesaikan 38 Persen
- Andi Harun Minta Maaf soal Banjir Samarinda, Sebut Curah yang Lebih Tinggi dari Biasanya
- DPRD Kukar Kawal Pembangunan Irigasi Rapak Rabau hingga Tuntas 2026
- Bupati Berau Dukung Evaluasi DPRD terhadap Perusda demi Tingkatkan Kinerja Manajemen








