Kaltimtoday.co, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 33 organisasi telah menyampaikan somasi kepada Presiden Joko Widodo, menuduhnya melakukan sejumlah kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan menjelang Pemilu 2024. Menurut koalisi, tindakan-tindakan ini mencerminkan ketidaknetralan dan keculasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kecurangan yang dituduhkan termasuk penerbitan aturan-aturan yang dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menjadi calon wakil presiden meskipun baru berusia 36 tahun, serta Peraturan Pemerintah yang memungkinkan pejabat untuk tidak mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Koalisi juga menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) yang massal dan anggarannya yang sangat besar, Rp 496.8 triliun pada tahun 2024, yang mereka anggap sebagai bagian dari upaya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran. Selain itu, mereka mencatat adanya intimidasi terhadap akademisi yang mengkritik pemerintah.

Dimas Bagus Arya dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai koordinator koalisi, menegaskan lima poin utama somasi tersebut, yang disampaikan di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, pada Jumat (9/2/2024).

Poin-poin tersebut mencakup permintaan maaf kepada rakyat atas tindakan yang dianggap tidak etis, pencabutan pernyataan kontroversial, penegakan aturan dan etika bernegara oleh para pembantu presiden, penghentian pembagian bansos dengan motif politik, dan instruksi kepada Kapolri, TNI, dan ASN untuk menjaga netralitas dan profesionalitas.

Dimas juga menyatakan bahwa jika somasi ini tidak ditindaklanjuti, Koalisi Masyarakat Sipil siap untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut, termasuk tindakan administratif, perdata, dan pidana.

“Koalisi Masyarakat Sipil mensomasi Presiden Joko Widodo untuk dan dalam tempo hingga 14 Februari 2024: Pertama, meminta maaf kepada seluruh rakyat atas keculasan dan tindakan niretika yang dilakukan,” kata Dimas di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024).

[TOS]