Kaltimtoday.co, Samarinda - Kaltim harus kembali gigit jari. Proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) yang direncanakan Presiden Jokowi di Kaltim akhirnya ditunda. Alasannya, karena kondisi ekonomi yang melambat karena pandemi Covid-19.

Sekprov Kaltim M Sa'bani menuturkan, hingga saat ini keputusan resmi soal penundaan proyek pemindaah IKN belum ada. Sehingga belum bisa dipastikan penundaan sampai kapan.

"Kami masih tunggu keputusan resminya," ucap Sa'bani kepada wartawan.

Meski begitu, Sa'bani menuturkan sampai saat ini persiapan pembangunan IKN masih tetap on the track, meski pembangunannya sedikit melambat dari prediksi awal karena pandemi Covid-19.

"Tetapi tetap dalam jalurnya. Yaitu melakukan persiapan-persiapan, misalnya menyusun masterplan dan tata ruang," jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, Pemprov Kaltim masih menunggu kepastian atau kejelasan resmi terkait rencana penundaan pembangunan IKN dari pemerintah pusat.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Ada 3 paslon nonparpol atau independen yang ikut meramaikan Pilkada serentak 2020 di Kaltim. Bakal seru nih! #kaltim #samarinda #bontang #balikpapan #kubar #paser #zairinsarwono #tonyfathur #marthinusazis #pilkadaserentak #independen #perseorangan #politik

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 3 Sep 2020 jam 6:44 PDT

"Ya, tunggu dari pemerintah pusat. Kan dari sana (Pemerintah Pusat) belum ada keterangan secara formal atau resmi," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas memastikan rencana pembangunan ibu kota negara di Kaltim ditunda. Pemerintah masih berfokus pada penyelesaian pandemi Corona.

Meski pembangunannya ditunda, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan proses dukungan kepada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran pada 2021.

"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi, sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso di ruang rapat KK1 DPR RI, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Meski demikian, lanjut dia, tim komunikasi dan koordinasi strategis pemindahan ibu kota tetap mendapatkan alokasi anggaran pada 2021. Hal tersebut karena pemerintah tetap melanjutkan rencana yang telah disiapkan sebelumnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan bakal dilakukan.

"Kami tetap dalam rangka persiapan dan melanjutkan masterplan, detailed-plan, dan juga pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan," tuturnya.

Untuk anggaran 2021, Bappenas mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Dari total tersebut, sebanyak 55,4 persen atau sekitar Rp 850 miliar diperuntukkan program perencanaan pembangunan nasional.

[TOS]