Kaltimtoday - Korea Utara hari ini mengeluarkan ancaman akan memutus jaringan telepon atau hotline dengan Korea Selatan. Korea Utara juga mengancam akan menutup kantor penghubung antar Korea dan proyek lainnya.

Ancaman ini dikeluarkan karena Korea Selatan tidak menghentikan warganya yang membelot ke Korea Selatan dan beberapa kali mengirimkan brosur-brosur atau benda-benda lainnya ke dalam wilayah Korea Utara.

KCNA melaporkan otoritas Korea Selatan tidak bertanggung jawab membiarkan para pembelot mencederai harga diri pemimpin tertinggi Korea Utara.

Dilaporkan Channel News Asia, Selasa (9/6/2020), pertama, Korea Utara akan memutuskan hotline antar-Korea. Setelah itu mereka akan memutuskan proyek-proyek lain seperti proyek pabrik di perbatasan.

Pemutusan hotline antar-Korea akan diakhiri pada Selasa siang ini. Hotline antara kantor militer dan kantor presiden juga terdampak.

Kantor berita Yonhap berkata jalur komunikasi militer antara Korut dan Korsel masih normal.

"Komunikasi (militer) masih beroperasi normal. Kita menelepon Korea Utara dua kali hari ini," ujar pihak Kementerian Pertahanan Korsel.

Peringatan pemutusan itu terjadi karena aktivis Korsel sering mengirimkan leaflet anti-Korut di sepanjang perbatasan. Pejabat top Korut meminta aksi tersebut berhenti.

Pejabat berpengaruh seperti Kim Yo-jong, adik Chairman Kim, juga ikut memberi ancaman akan memutuskan jalur komunikasi.

Media negara Korut KCNA menyebut kampanye leaflet itu sebagai taktik licik dan menuding pemerintah Korsel tidak bertanggung jawab atas aksi penyebaran leaflet itu.

[irp posts="15763" name="Picu Kemarahan di Seluruh Dunia, Siapa Itu George Floyd?"]

Sebelumnya, adik pemimpin Korea Utara, Kim Yo Jong telah memperingatkan Korsel agar mencegah pembelot mengirim selebaran ke zona demiliterisasi (DMZ) yang memisah kedua negara pada Kamis, 4 Juni.

Seperti yang dilaporka oleh KCNA, Kim Yo-jong memperingatkan tentang kemungkinan pembatalan perjanjian militer antar-Korea untuk menghilangkan ancaman praktis perang sebagai akibat selebaran klandestin itu. Ia mengatakan, Pakta militer yang dicapai 2018 itu hampir tidak ada artinya.

Ia juga memperingatkan Korea Utara akan sepenuhnya mundur dari proyek industri Kaesong dan menutup kantor penghubung bersama di kota perbatasan, kecuali Seoul menghentikan tindakan semacam itu.

[RWT]