Daerah

Kukar Perkuat Kolaborasi Tekan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Perkebunan

Supri Yadha — Kaltim Today 25 Juni 2026 19:32
Kukar Perkuat Kolaborasi Tekan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Perkebunan
Suasana FGD Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di ruang rapat Disbun Kukar. (Supri/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan perkebunan berkelanjutan terus diperkuat di Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar bersama Solidaridad Indonesia dengan melibatkan pemerintah, perusahaan perkebunan, hingga kelompok tani, Kamis (25/6/2026).

Kepala Disbun Kukar, Muhammad Taufik mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Solidaridad Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kukar yang telah terjalin sejak Desember 2025.

Menurutnya, Solidaridad merupakan lembaga nirlaba sekaligus mitra pembangunan yang berfokus pada isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 

Kerja sama yang telah berjalan mencakup berbagai program, mulai dari penguatan kelembagaan, pemberdayaan UMKM berbasis pertanian, pelatihan bagi perempuan tani, hingga pendampingan kebun sawit swadaya.

"Di Kembang Janggut mereka juga sudah memiliki komitmen kerja sama dengan Rea Kaltim untuk membantu pendampingan kebun-kebun swadaya milik masyarakat," kata Taufik.

Ia menjelaskan, FGD tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sektor perkebunan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan lingkungan dan sosial.

Oleh sebab itu, forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, perusahaan perkebunan, kelompok tani, Kelompok Tani Peduli Api, hingga Solidaridad sebagai narasumber.

Lebih lanjut, Taufik menyebut tema FGD kali ini berfokus pada penguatan sinergi aksi dan kolaborasi dalam pengendalian dampak perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca di sektor perkebunan dan lahan.

Ia mengungkapkan, Kukar telah memiliki Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan serta Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Kedua dokumen tersebut akan saling terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan berbagai aksi di lapangan.

"Walaupun tidak hanya di sektor kelapa sawit, juga mencakup sektor lain. Namun karena sebagian besar sektor usaha perkebunan berada di sektor sawit, maka titik beratnya ada di kelapa sawit," jelasnya.

Menurut Taufik, berbagai aksi yang telah berjalan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan, terutama di tengah tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.

Ia juga berharap Solidaridad dapat memberikan dukungan lebih lanjut, baik melalui jaringan pendanaan internasional maupun pendampingan sumber daya manusia.

Salah satu fokus yang didorong Disbun Kukar adalah membantu pekebun swadaya memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang kini menjadi persyaratan bagi kebun masyarakat.

"Kami mendorong kebun masyarakat melalui lembaga koperasi agar bisa mendapatkan sertifikasi ISPO. Saya juga sudah meminta Solidaridad memberikan bantuan pendampingan kepada para pekebun dalam proses sertifikasi ini," tutupnya.

[RWT]



Berita Lainnya