Kaltimtoday.co, Jakarta - Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan tinggal menunggu waktu. Apalagi, Presiden Jokowi sudah meminta izin ke DPR saat sidang istimewa beberapa waktu lalu.

Pemindahan ibu kota ini, sebut Jokowi, sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Beberapa rencana Jokowi untuk ibu kota baru, salah satunya membuka kampus universitas asing. Kampus asing ini dibuka agar masyarakat bisa kuliah di kampus asing tanpa harus keluar negeri.

Perkembangan terakhir, pemerintah sudah mengerucutkan ibu kota baru berada Kalimantan. Yakni antara Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah. Berdasarkan laporan Koran Tempo, pemerintah hampir pasti memilih Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru. Salah satu alasannya karena penduduknya yang heterogen. Sehingga cocok sebagai calon ibu kota baru.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Pembahasan pemindahan ibu kota disebut-sebut "orang dalam" sudah mengerucut. Dua kabupaten di Kaltim dianggap memenuhi kriteria untuk menggantikan Jakarta. - Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co - #ppu #kukar #ibukota #jakarta #kaltim #samarinda #balikpapan

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 19 Agu 2019 jam 2:31 PDT

Dari sumber Koran Tempo, lokasi yang ditunjuk sebagai ibu kota mengerucut pada dua daerah, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua kabupaten ini dianggap memenuhi kriteria pemerintah. Di perbatasan kedua kabupaten ini terdapat tanah yang luas dan dimiliki negara, yakni kawasan Tahura Bukit Soeharto seluas 61 ribu hektare.

Meski demikian, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan lokasi ibu kota baru tidak menyentuh Tahura Bukit Soeharto. Karena daerah tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang mesti dijaga kelestariannya.

“Kami komitmen menjaga lingkungan,” ucapnya kepada media.

Bambang memastikan, lokasi ibu kota baru akan ditempatkan di wilayah dengan risiko bencana kecil, sehingga lokasi yang dipilih jauh dari lahan gambut atau tambang batu bara.

“Lokasinya jauh dari gambut dan batubara,” tambahnya.

Terpisah, Bupati PPU Abdul Gafur Masud menyatakan sudah mendapat sinyal soal daerah yang dipimpinnya bakal ditunjuk sebagai ibu kota. Dia sendiri akan berupaya melobi pemerintah pusat terkait hal itu agar memilih PPU.

“Keputusan tetap hak prerogatif presiden,” ucapnya.

Meski begitu, dia berharap warga PPU tetap mendoakan agar lokasi ibu kota negara yang baru diputuskan di PPU.

[TOS]