Kaltimtoday.co, Samarinda - Penggusuran lapak pedagang kaki lima (PKL) di Polder Air Hitam akhirnya dilakukan Pemkot Samarinda, Kamis (10/3/2022).

Penggusuran paksa itu dilakukan setelah sebelumnya PKL diminta untuk membongkar sendiri lapak-lapaknya sejak 4 Maret 2022.

Dalam penggusuran ini, Pemkot Samarinda mengerahkan 2 dump truck, 6 mobil patroli, dan 2 truk dari Dinas Lingkungan Hidup.

Diketahui ada 53 lapak PKL di Polder Air Hitam yang ditertibkan. Sekitar 40 lapak PKL sudah dibongkar secara mandiri. Sedangkan sisanya dibongkar paksa Satpol PP.

Tampak sebagian besar lapak PKL sudah bersih. Hanya ada beberapa balok dan atap sisa lapak milik PKL.

Saat pembongkaran sedang berlangsung, seorang PKL menolak lapaknya dibongkar. Lapak tersebut dikatakan  sudah jadi tempat tinggalnya bersama keluarga. PKL itu mengaku tak mendapatkan surat pemberitahuan terkait pembongkaran lapak di Polder Air Hitam.

"Jangan dibongkar dulu! Kami nggak ada dapat surat pemberitahuan," protesnya.

Camat Samarinda Ulu Muhammad Fahmi menegaskan, pihaknya sudah memberikan surat pemberitahuan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membongkar lapak PKL di Polder Air Hitam.

Kepada awak media, Fahmi mengatakan, wajar ada PKL yang menolak lapaknya dibongkar. Bahkan dia menyebut hal itu sudah biasa terjadi.

"Itu sudah biasa tidak apa-apa, kata pak wali lanjutkan untuk pembongkaran," kata Fahmi.

Dia mengklaim proses pembongkaran sudah sesuai dengan prosedur. Mengikuti instruksi dari Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Selain itu, sebut dia, penertiban PKL merupakan ikhtiar Pemkot Samarinda untuk mewujudkan tata kota yang lebih tertata.

Kepala Satpol PP Samarinda, Muhammad Darham menyebutkan, setelah lapak-lapak milik PKL dibersihkan, selama 3 bulan ke depan, petugas Satpol PP akan melakukan patroli rutin di kawasan Polder Air Hitam. Hal itu dilakukan demi mencegah PKL kembali berjualan di kawasan tersebut.

Adapun barang para PKL yang tersisa saat pembongkaran lapak berlangsung diangkut Satpol PP dan diserahkan ke Kecamatan Samarinda Ulu.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, penertiban PKL akan terus dilakukan secara bertahap di seluruh Kota Tepian. Khusus PKL di kawasan Polder Air Hitam sudah sangat mengganggu kawasan yang diperuntukkan untuk olahraga, sehingga harus dibongkar.

"Pemerintah pro PKL. Tapi PKL harus berjualan di tempat yang tidak melanggar kepentingan umum," tegas Andi Harun.

Jika tidak ada penertiban yang tegas, Andi Harun menyebut, ruang publik di Samarinda bisa semakin berantakan dan tak teratur.

Meski begitu, dia meyakinkan, Pemkot Samarinda bersedia menerima masukan, namun yang objektif. Sebab visi-misi Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinannya adalah menciptakan tata kota yang nyaman.

"Ini upaya yang tidak sederhana untuk menciptakan tata kota yang nyaman, aman, dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Bukan untuk kepentingan 1-2 orang atau kepentingan kelompok tertentu," kata dia. 

Tak hanya itu, politikus dari Partai Gerindra itu juga menyampaikan, akan melakukan razia terhadap PKL yang bukan warga Samarinda. Sebab berdasarkan informasi yang dia terima, banyak PKL yang justru berasal dari luar daerah. Tidak ber-KTP Samarinda.

"Dalam waktu dekat kami akan lakukan operasi yustisi terhadap pihak yang memanfaatkan, termasuk mereka yang dimanfaatkan. Tapi intinya, pemkot ingin melindungi kepentingan orang banyak," tegasnya.

Meski begitu, dia mengakui, tidak bisa untuk melakukan penataan PKL. Apalagi sampai membuatkan tempat berjualan alternatif. Sebab, pemkot diikat aturan. Ada aturan yang harus ditaati.

"Tidak mungkin dalam satu kesempatan, ada yang secara paralel kami lakukan. Kalau sudah tahu itu ruang publik, jangan masuk. Tidak mudah bagi pemerintah untuk membangun sesuatu tanpa melalui pembahasan dan mekanisme di APBD," ujarnya.

Nanti di kawasan Polder Air Hitam, akan ada penataan dan disediakan tempat bagi PKL berjualan.Tapi, ada kapasitas yang ditentukan. Tidak semua di lokasi itu juga nanti diisi PKL.

"Saya pastikan dalam penataannya ada ruang untuk PKL. Sebagian dari mereka ingin segera difasilitasi. Hidup ini bernegara, ada aturannya. Ada prosedur dan standarnya yang wali kota pun tidak boleh melanggar," pungkasnya.

[YMD | TOS]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.