Advertorial
Mahasiswa Usul Pangkas Perjalanan Dinas ke DPRD Kukar, Alihkan untuk Seragam Sekolah Gratis

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Awal tahun ajaran baru sering jadi momen penuh beban bagi para orang tua siswa. Bukan hanya soal biaya daftar ulang dan perlengkapan sekolah, tapi juga urusan seragam yang harganya tak murah. Hal ini yang kemudian menjadi sorotan mahasiswa dalam agenda reses Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka, Jumat (8/8/2025) malam.
Dalam forum itu, perwakilan mahasiswa, khususnya dari BEM Unikarta menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah memikirkan pemberian seragam sekolah gratis. Menurut mereka, alokasi anggaran yang selama ini lebih besar ke perjalanan dinas dan belanja rutin seharusnya bisa direalokasi ke kebutuhan dasar pendidikan yang langsung menyentuh masyarakat.
“Kenapa anggaran untuk perjalanan dinas bisa tinggi, sementara untuk seragam siswa yang jelas dibutuhkan masyarakat malah tidak tersedia?” ujar Akbar.
Mahasiswa berpendapat, seragam gratis akan sangat membantu meringankan beban orang tua, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Aspirasi ini muncul seiring kondisi ekonomi Kukar yang belum sepenuhnya pulih, dan kebutuhan pendidikan menjadi salah satu pengeluaran rutin yang tak bisa ditunda.
Akbar mengaku menerima masukan ini dengan terbuka. Ia menilai, apa yang disuarakan mahasiswa merupakan bagian dari kontrol anggaran dan pengawasan kebijakan publik.
Politikus Fraksi PDI-P itu juga menyatakan bahwa meskipun topik ini tidak sepenuhnya berada di lingkup Komisi IV, ia siap membawa aspirasi tersebut ke forum DPRD dan menyampaikan ke Komisi II yang membidangi keuangan.
“Apalagi saya dari fraksi yang ada di unsur pimpinan DPRD, jadi saya pastikan akan kami teruskan dan bahas lebih lanjut. Terutama kalau menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” tegas Akbar.
[RWT | ADV DPRD KUKAR]
Related Posts
- DPRD Kukar Soroti Nasib Pekerja Sampah: Truk Bau, Gaji Tak Sesuai Beban Kerja
- DPRD Kukar Dorong BUMD Lebih Aktif agar Proyek Triliunan Tidak Lepas ke Pihak Luar
- DPRD Kukar Dorong Standarisasi Anggaran Infrastruktur Tiap Kecamatan agar Tak Ada Wilayah Tertinggal
- Jumlah Penduduk Padat, Ketua DPRD Kukar Usulkan Pemekaran Sejumlah Desa dan Kecamatan di Loa Janan
- Ketua DPRD Kukar Soroti Layanan Kesehatan, Warga Masih Dikenai Biaya Meski Punya BPJS