Kaltimtoday.co - Pemerintah pusat bersiap mengambil tindakan tegas dengan melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah evaluasi total ini diambil menyusul munculnya berbagai riak persoalan dan sengketa dalam penerapannya di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Pembenahan dilakukan demi memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan lebih efektif, hemat anggaran, dan sesuai standar kelayakan.    

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa secara garis besar operasional dapur MBG sebenarnya sudah berjalan sesuai mekanisme dan Prosedur Operasional Standar (SOP). Kendati demikian, tim pengawas menemukan adanya beberapa kasus di wilayah tertentu yang memerlukan evaluasi serta perbaikan manajemen secara mendalam. 

“Kami menyepakati bersama-sama kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Sebagian besar berjalan sesuai mekanisme dan SOP, jadi itu jalan terus. Namun, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi,” ujar Prasetyo Hadi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Fokus Genjot Wilayah 3T dan Kelompok Rentan

Dalam agenda penataan ulang ini, pemerintah akan memberikan perhatian khusus untuk mempercepat distribusi makanan bergizi ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Perluasan jangkauan ini dinilai mendesak agar asas keadilan program dapat dirasakan merata oleh anak-anak di daerah pelosok.

Di sisi lain, grafik laporan bulanan menunjukkan adanya lonjakan signifikan pada jumlah penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita dalam dua pekan terakhir. Tren positif ini menjadi indikator bahwa program pemenuhan gizi terus meluas ke kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Tak Hanya Data Kertas, Pemerintah Cek Kondisi Riil Dapur Umum

Prasetyo menegaskan, proses audit terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG akan dilakukan secara langsung berdasarkan fakta di lapangan. Pemerintah tidak ingin lagi kecolongan hanya dengan mengandalkan laporan data administratif di atas kertas.

Aspek yang akan dikuliti dalam evaluasi ini meliputi kapasitas riil produksi makanan, ketepatan jumlah data siswa penerima, hingga efektivitas operasional harian di masing-masing unit SPPG. “Evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan angka atau data administratif,” tegas Mensesneg.

Siap Tutup Dapur MBG yang Membandel atau Kelebihan Kapasitas

Menanggapi temuan mengenai adanya dapur umum MBG yang memiliki kapasitas berlebih (overcapacity) atau tidak sinkron dengan jumlah kebutuhan riil anak sekolah di suatu wilayah, Prasetyo mengisyaratkan langkah ekstrem. Pemerintah membuka peluang lebar untuk melakukan penyesuaian, termasuk opsi penutupan fasilitas dapur tersebut.

Saat ini, kementerian terkait masih melakukan pendataan ulang secara massal dan pemetaan kondisi siber logistik di lapangan sebelum mengetok palu keputusan final.

“Ya, pasti salah satunya arahnya ke sana (opsi penutupan). Namun, kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak,” kata Prasetyo menambahkan.

[RWT]