BONTANG, Kaltimtoday.co - DPRD Kota Bontang mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait menu makanan yang dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi siswa di sekolah.

Sorotan tersebut mencuat saat Komisi A DPRD Bontang melakukan kunjungan lapangan ke SMP Negeri 8 Bontang Selatan, Senin (10/8/2026). Dalam kunjungan itu, pihak sekolah menyampaikan adanya menu tertentu yang berpotensi tidak dikonsumsi siswa karena sejumlah anak memiliki alergi terhadap telur.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar program MBG tidak hanya memenuhi aspek penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan benar-benar dapat dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan pihak sekolah memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan terkait menu kepada dapur penyedia MBG yang melayani sekolah.

Menurutnya, keluhan sebaiknya disampaikan secara resmi dan dilengkapi dengan data pendukung agar dapat ditindaklanjuti secara jelas.

“Misalnya ada yang enggak bisa makan telur atau ada keluhan lain soal makanan, itu bisa disampaikan dalam bentuk surat ke dapurnya dengan jumlah yang dia ketahui berapa,” ujar Heri.

Ia menilai penyampaian keluhan secara tertulis penting untuk memastikan setiap persoalan yang muncul di sekolah memiliki dasar yang dapat diverifikasi.

Terlebih, apabila terdapat cukup banyak siswa yang memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu, informasi tersebut semestinya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan menu MBG di sekolah tersebut.

Heri juga meminta pihak sekolah tidak hanya menyampaikan keluhan secara lisan, tetapi melengkapinya dengan dokumentasi dan data jumlah siswa yang terdampak.

Dengan begitu, dapur penyedia MBG dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi di lapangan dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan.

Sebelumnya, guru SMPN 8 Bontang Selatan, Surtiti, menyampaikan bahwa telur cukup sering menjadi bagian dari menu MBG yang diterima sekolah. Sementara itu, terdapat siswa yang disebut memiliki alergi terhadap telur sehingga makanan tersebut tidak dapat dikonsumsi.

Ia meminta DPRD ikut mengecek pelaksanaan MBG di sekolah untuk mengetahui apakah makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi oleh siswa atau justru berakhir menjadi makanan yang terbuang.

Menurutnya, program MBG pada dasarnya memberikan manfaat bagi siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, aspek penyusunan menu dinilai perlu mendapat evaluasi agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa.

DPRD Bontang menilai persoalan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program, bukan semata-mata persoalan makanan yang tersisa.

Data mengenai alergi, preferensi makanan, hingga tingkat konsumsi siswa dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas MBG di sekolah.

Dengan evaluasi dan komunikasi antara sekolah, penyedia makanan, serta pihak terkait, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi makanan yang terbuang.

[ADV DPRD BONTANG]