Kaltimtoday.co - Dalam konteks pertahanan nasional Indonesia, terdapat pertanyaan penting mengenai sejauh mana informasi dapat dibuka ke publik. Diandra Megaputri Mengko, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyatakan bahwa beberapa informasi di sektor pertahanan dapat diungkap, meskipun ada batasan tertentu.

Menurut Diandra, Kementerian Pertahanan harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, serupa dengan lembaga negara lain. Namun, ia mengakui bahwa terdapat aspek tertentu dalam sektor pertahanan yang memerlukan kerahasiaan.

“Kalau kita merahasiakan semua, atau semua data pertahanan itu dirahasiakan, maka risiko terhadap minimnya akuntabilitas, risiko korupsi dan lain-lain itu akan sangat tinggi. Tapi kalau kita buka semua ya memang keamanan nasional bisa terancam juga. Jadi memang ada tengah-tengah, mana batasan data yang bukan bisa dibuka, bisa tertutup dengan alasan yang jelas,” ungkap Diandra.

Dalam debat capres baru-baru ini, pertanyaan yang diajukan Anies dan Ganjar kepada Menteri Pertahanan Prabowo mengenai anggaran pertahanan dan Minimum Essential Force (MEF) Indonesia, menyoroti pentingnya transparansi dalam sektor ini. Prabowo, bagaimanapun, menegaskan bahwa tidak semua informasi bisa dibuka ke publik.

Diandra menambahkan, bahwa detail spesifik alutsista tidak dapat diungkap, tetapi informasi seperti anggaran dan belanja seharusnya dapat diakses. Dia mengatakan bahwa ada gradasi informasi yang dirahasiakan di sektor pertahanan.

Sementara pengamat pertahanan Khairul Fahmi juga menyoroti UU Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur batasan informasi terkait pertahanan.

"Informasi mengenai strategi, intelijen, operasi, dan teknik yang berkaitan dengan pertahanan negara biasanya dirahasiakan," kata Fahmi.

Namun, ia juga menjelaskan bahwa informasi terkait anggaran alutsista yang bisa diakses publik.

Fahmi menyatakan bahwa pertanyaan Anies dan Ganjar tidak terlalu spesifik, sehingga mungkin menimbulkan kebingungan.

“Menurut saya kurang spesifik (pertanyaan Anies dan Ganjar) sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penanya dan yang harus menjawab. Itu menurut saya kurang spesifik, sehingga akhirnya jadi kurang jelas. Kalau kita kaitkan dengan sengketa informasi, ini sebenarnya sengketa informasi,” jelasnya.

“Mungkin bagi Pak Prabowo penafsirannya adalah, di ruang (debat capres) itu tidak bisa kita buka, tapi di ruang lain misalnya di rapat Komisi I DPR atau di ruang yang berbeda itu mungkin bisa dibuka. Cuma sayangnya Pak Prabowo bukan orang yang kemampuan berbahasanya bagus, sehingga penjelasannya menjadi kontroversial,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo juga menyatakan pendapatnya mengenai isu ini. Dia menegaskan bahwa ada data pertahanan yang harus dirahasiakan karena menyangkut strategi besar negara.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.