Kaltimtoday.co, Samarinda - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk mengusung 210 jagonya di Pilkada serentak 2020.

SK itu disampaikan DPP PKS dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemenangan Pilkada Serentak 2020, Sabtu (29/8/2020).

Di Kaltim, DPP PKS menerbitkan SK untuk 8 kandidat kepala daerah. Mereka adalah Rahmad Mas’ud - Tohari Aziz di Balikpapan; Edi Damansyah - Rendi Solihin di Kutai Kartanegara; Neni Moerniaeni - Joni Muslim di Bontang; Sulaiman Eva Marukh - Ikhwan Wirawan di Paser; Ardiansyah Sulaiman - Kasmidi Bulang di Kutai Timur; Muharram - Gamalis di Berau; dan FX Yapan - Edyanto Arkan di Kutai Barat.

Dari 8 paslon yang didukung tersebut, hanya di Kutim dan Berau PKS mengusung kader sendiri. Yakni Ardiansyah Sulaiman sebagai bakal calon bupati Kutai Timur dan Muharram sebagai bakal calon bupati di Berau.

Selebihnya, PKS mendukung kandidat yang merupakan kader partai lain, salah satunya dengan partai yang kerap berseberang, yakni PDIP.

Di Pilkada serentak 2020 Kaltim, PKS-PDIP setidaknya berkoalisi  di 4 daerah, yakni di Balikpapan, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat.

Di Balikpapan, dukungan PKS ke kader PDIP, Tohari Aziz yang digandeng Rahmad Mas'ud bahkan disoal sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam. Mereka bahkan mengancam bakal menarik dukungan yang selama ini diberikan kepada PKS karena berkoalisi dengan partai yang mempelopori rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Seperti diketahui, RUU HIP menuai penolakan dari berbagai kalangan, terutama ormas Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi massa Islam beberapa yang gencar menyuarakan penolakannya terhadap RUU tersebut.

Dalam suatu kesempatan, Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis menyebut, semua ormas Islam telah sepakat bahwa RUU HIP cacat hukum dan cacat interpretasi. Sebab, perspektif dan tafsir RUU tersebut tak sesuai dengan dasar negara Indonesia.  RUU HIP dinilai mempunyai haluan sendiri yang berbeda dengan popok-pokok haluan Pancasila yang asli.

RUU HIP diusulkan oleh DPR RI, terutama dari partai koalisi pemerintah, salah satu pelopornya adalah PDIP.

"Kami sesalkan mengapa PKS mendukung calon (kepala daerah) dari partai yang menjadi pelopor RUU HIP," ujar Ketua FPI Balikpapan, Habib Umar Al Kadrie.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum DPW PKS Kaltim Arif Kurniawan mengaku menghargai aspirasi yang disampaikan sejumlah ormas Islam. Namun, Arif menyebut, untuk kasus Balikpapan pihaknya tidak bisa memaksa Rahmad Mas'ud untuk tidak berpasangan dengan Tohari Aziz dari PDIP. PKS menghargai keinginan dari Rahmad Mas'ud.

"Perbaikan di negeri ini perlu saling bergandengan tangan. Bisa saja di pusat berbeda pandangan, tapi di daerah harus sesuai realita dan kondisi," ucap Arif Kurniawan saat menggelar konferensi pers di Hotel Harris Samarinda, Sabtu (29/8/2020).

Mantan anggota DPRD Samarinda itu menuturkan, DPP PKS sebenarnya mempersilakan masing-masing DPD PKS di daerah memberi pertimbangan dan mengusulkan calon yang akan diusung. Dalam pengusulan kandidat, DPW dan DPD juga menyerahkan data pendukung terkait peta politik, popularitas, dan elektabilitas kandidat.

"Di Balikpapan Rahmad Mas’ud - Tohari Aziz mendapat banyak dukungan bahkan dari berbagai komponen masyarakat. Ya kami dukung dan itu realitanya," tuturnya.

Dia mengakui, di Kaltim, ada 4 daerah PKS dan PDIP berkoalisi. Alasannya, tidak ada kader di daerah itu yang bisa diusung berdasarkan survei.

"PKS itu tidak masalah mengusung kandidat dari kader partai lain. Selama dia memiliki popularitas, elektabilitas, dan integritas, kami akan usung. Walaupun bukan dari kalangan sendiri,” tutupnya.

[YMD | TOS]