JAKARTA, Kaltimtoday.co - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki political will yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Selain berfokus pada kesejahteraan guru, Prabowo juga ingin mendorong revolusi pendidikan sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Bidang Pendidikan DPN Partai Gelora, Sarah Handayani, menyatakan bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji guru ASN dan non-ASN yang disampaikan dalam peringatan Hari Guru Nasional 2024 adalah bagian dari rencana besar revolusi pendidikan. 

“Pak Prabowo tidak hanya fokus pada kenaikan gaji guru, tetapi juga pada peningkatan tunjangan sertifikasi, kompetensi, dan profesionalitas guru,” kata Sarah, Rabu (4/12/2024). 

Menurut Sarah, revolusi pendidikan ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM sebagai tulang punggung bangsa, dengan membuka akses pendidikan yang merata, meningkatkan fasilitas pendidikan, serta memprioritaskan kesejahteraan guru.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Dudung Abdul Qodir, menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah ini penting untuk memuliakan profesi guru, yang selama ini kurang diminati karena kesejahteraan yang rendah.

“Kemajuan bangsa bergantung pada pendidikan. Dengan menaikkan gaji guru, pemerintah menunjukkan apresiasi kepada para tenaga pendidik,” ujar Dudung. 

Dudung juga menekankan perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru melalui program sertifikasi, sehingga profesi guru menjadi lebih bergengsi.

Pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia, Prof. Ibnu Hamad, menyoroti pentingnya pengawasan distribusi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Ia mengungkapkan bahwa anggaran yang besar belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

“Tahun 2025, alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp777 triliun. Distribusinya harus diawasi dengan ketat untuk menghindari kebocoran dan memastikan dampaknya terhadap kualitas pendidikan,” kata Ibnu.

Ia juga mendukung kebijakan peningkatan kesejahteraan guru, tetapi menekankan pentingnya keseimbangan antara profesionalitas dan kesejahteraan. “Guru harus mampu mengajar dengan baik, bukan hanya fokus pada aspek finansial,” tutupnya.

[TOS]