Kaltimtoday.co - Pemerintah Inggris, UNFPA, dan Kementerian Kesehatan RI resmi meluncurkan program Midwifery Capacity Advancement for Equitable Sexual and Reproductive Health and Reproductive Rights (MARCH) pada 10 Maret 2025 di Jakarta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bidan dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan bayi guna menekan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia.

Peningkatan Kompetensi Bidan sebagai Prioritas Sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan maternal, peran bidan sangat krusial dalam memastikan persalinan aman dan perawatan bayi baru lahir. Melalui program MARCH, sebanyak 48 dosen kebidanan dari berbagai institusi pendidikan, termasuk politeknik kesehatan dan universitas, mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi internasional. Dengan demikian, mereka dapat mencetak tenaga kesehatan yang lebih kompeten dalam memberikan layanan kesehatan berbasis bukti. Program ini juga akan diperluas ke 37 politeknik kesehatan di seluruh Indonesia.

Menurut data Kementerian Kesehatan 2024, terdapat lebih dari 351.673 bidan terdaftar di Indonesia yang berperan dalam 74% pemeriksaan antenatal (ANC), 61% proses persalinan, serta lebih dari 50% layanan keluarga berencana.

Sayangnya, Indonesia masih menghadapi angka kematian ibu yang tinggi, mencapai 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup (Sensus Penduduk Long Form, 2020). Oleh karena itu, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas menjadi kunci dalam mengurangi angka kematian ibu yang dapat dicegah.

Dukungan Regulasi dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan Program MARCH tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan bidan, tetapi juga mendukung pengembangan regulasi dan sistem Continuing Professional Development (CPD). Upaya ini bertujuan untuk memastikan bidan mendapatkan pelatihan berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus berkembang.

Mitra Kadarsih, anggota Indonesian College of Midwifery (ICoM), menyampaikan bahwa pelatihan dalam program MARCH membantu mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pendidikan kebidanan, seperti rasio mahasiswa-dosen dan standarisasi kurikulum.

Sementara itu, Yuli Farianti, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, menegaskan pentingnya keberlanjutan pengembangan kapasitas bidan.

“Ada ratusan ribu bidan di Indonesia, tetapi angka kematian ibu masih tinggi. Kita perlu memastikan pelatihan dan kurikulum mereka sesuai dengan standar internasional,” ujarnya.

Komitmen Global untuk Kesehatan Perempuan Wakil Duta Besar Inggris, Matthew Downing, menyoroti bahwa Inggris berkomitmen untuk memperjuangkan kesehatan reproduksi perempuan.

“Kami bangga dapat bekerja sama dengan UNFPA dan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat tenaga bidan sebagai ujung tombak layanan kesehatan,” katanya.

Hassan Mohtashami, Perwakilan UNFPA Indonesia, menambahkan bahwa kematian ibu akibat kehamilan merupakan tragedi yang harus diakhiri.

“Ada tiga intervensi utama untuk mengurangi kematian ibu: akses keluarga berencana, tenaga kesehatan terlatih dalam persalinan, dan layanan kegawatdaruratan obstetri. Program MARCH berperan dalam mendukung aspek-aspek ini dengan memastikan bidan memiliki keterampilan yang dibutuhkan,” jelasnya.

Peluncuran program MARCH ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan ibu dan bayi di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan angka kematian ibu dapat ditekan secara signifikan dan layanan kesehatan maternal semakin berkualitas di masa depan.

[RWT]